Inovasi Sri Mulyani Cegah Pencairan Anggaran Ilegal di KPPN
Reporter
Vindry Florentin
Editor
Dewi Rina Cahyani
Kamis, 21 Desember 2017 19:05 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninjau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II. Dia menyatakan layanan KPPN kini sudah lebih baik.
Sri Mulyani menuturkan, perbaikan terlihat dari inovasi dalam prosedur pencairan anggaran. "Setiap wakil satuan kerja kini sudah memiliki kartu identitas dan barcode," kata dia di KPPN Jakarta II, Jakarta, Kamis, 21 Desember 2017.
Kedua fasilitas diberikan untuk mencegah pencairan ilegal. Sri Mulyani mengatakan kartu identitas dan barcode menjadi solusi. Terlebih saat ini terdapat sekitar 18 ribu satuan kerja dari seluruh kementerian dan lembaga. Setiap satuan kerja memiliki tiga perwakilan yang diutus untuk mengurus pencairan anggaran.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II Hari Winarno mengatakan empat tahun lalu terdapat oknum yang mengaku perwakilan satuan kerja dan mengklaim anggaran. Namun saat dikonfirmasi kepada satuan kerja tersebut, mereka menyatakan pengajuan tersebut tidak benar. "Jadi untuk menjaga keabsahan, kami membuat barcode dan kartu identitas," kata dia.
Hari berharap inovasi tersebut mampu melindungi dari transaksi ilegal. Proses ini juga diharapkan meningkatkan akuntabilitas kementerian dan lembaga yang melakukan pencarian anggaran.
