TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Indonesia saat ini mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, pendidikan berperan strategis dalam mengurangi dampak buruk dari pertumbuhan ekonomi, seperti kesenjangan dan kemiskinan.

"Apa yang dilakukan APBN dalam hal ini untuk mengurangi berbagai macam ekses dari pertumbuhan atau membuat ekonomi tumbuh berkualitas," kata Sri Mulyani dalam acara Indonesian Economy: Getting Ready for Demographic Bonus di gedung World Trade Center, Jakarta, Senin, 4 Desember 2017.

Ia mencontohkan Vietnam dengan menggunakan anggaran yang sama 20 persen dari APBN dapat mendapatkan hasil yang impresif. "Indonesia dan Vietnam sama-sama 20 persen untuk pendidikan, tapi hasilnya berbeda," ucapnya.

Baca: Generasi Milenial di Mata Sri Mulyani

Karena itu, Sri menekankan penggunaan APBN tak hanya sekadar terserap penuh. Sebab, anggaran sektor pendidikan dan sektor lain harus mendapatkan hasil yang sama baiknya dengan negara-negara lain.

"Anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan anggaran mengurangi kemiskinan itu yang disebut untuk menciptakan social safety net dan human capital," ujarnya.

Sri Mulyani menegaskan, Indonesia harus mengejar ketertinggalan dalam sektor pendidikan. Pendidikan dinilai berperan penting dalam memacu daya saing Indonesia di kancah global.