TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno mengatakan tahun politik merupakan peluang bagi para pelaku bisnis. "Ini kesempatan juga. Aktivitas politik kan menghela pertumbuhan ekonomi," tuturnya di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 30 November 2017.

Periode kampanye, misalnya, bisa dimanfaatkan para pelaku usaha untuk meraup rezeki lantaran bakal melonjaknya permintaan banner, spanduk, dan baliho publikasi. Permintaan untuk jasa sewa lokasi dan logistik juga bakal naik daun. "Begitu pula minuman, pasti laku. Nasi padang pun jalan. Makanya kami bilang tahun politik bisa menghela kegiatan ekonomi."

Namun dia berharap selama tahun politik nanti tidak hanya sektor konsumsi yang berkembang, tapi juga sektor investasi dan ekspor. Memang, menurut dia, tahun politik adalah tahun yang perlu diwaspadai para pengusaha. Alasannya, siklus itu menentukan apa yang bakal terjadi beberapa waktu ke depan. "Artinya, pasti ada semacam waswas, kehati-hatian siapa nanti yang akan memimpin. Dan kalau memimpin, dia akan melakukan apa," ujarnya.

Benny mengatakan tahun politik tak berarti menghentikan kegiatan ekonomi. "Ekonomi harus tetap berjalan," ucapnya. "Anda enggak mungkin mengurangi makan jadi sekali sehari."

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap tahun politik tidak lantas membuat pelaku perekonomian Indonesia menjadi pesimistis. Dalam dua tahun ke depan, Indonesia bakal menghadapi pemilihan kepala daerah serentak pada 2018 serta pemilihan umum dan pemilihan presiden tahun 2019

Pada 2018, ujar dia, Indonesia bakal menghadapi 171 pilkada. "Dan itu daerah yang menjadi mesin perekonomian, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali," tuturnya.

Dia mengajak para pelaku ekonomi berpikir dari sisi positif. Pasalnya, menurut Sri Mulyani, Indonesia sudah berkali-kali melewati siklus politik dan selalu berakhir bagus. Menurut dia, bangsa Indonesia telah memiliki kedewasaan terkait dengan hal itu. Dia juga menilai politikus Indonesia telah paham siklus politik itu.

Sri Mulyani membandingkan siklus politik di Indonesia dengan siklus politik di semua negara. "Always nasty and ugly di semua negara," katanya. Yang bisa membedakannya, ucap Sri, adalah bagaimana bisa kembali bersatu begitu siklus itu berakhir dan bersama-sama menjalankan program yang ditawarkan kandidat.

Ekonom Senior Indef Didik J. Rachbini mengatakan kekacauan politik bukan halangan untuk bisnis. Dia menyoroti peristiwa penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), yang dinilainya tidak berdampak apa-apa pada urusan bisnis. "Novanto dipasung enggak terjadi apa-apa," ujarnya.

Selanjutnya, dia melihat Jepang yang telah berganti perdana menteri sebanyak delapan kali tapi tetap bisa stabil. "Hanya, dulu ketika Pak Harto (Presiden Soeharto) turun, hancur semua. Industri yang dulu kencang sekarang enggak bergerak," tutur Didik tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia.