BPK Targetkan Audit Alutsista Rampung Dua Bulan Lagi

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Martha Warta

Minggu, 15 Oktober 2017 08:05 WIB

Prajurit TNI AU beraksi dengan membawa spanduk pada upacara peringatan HUT ke-72 TNI di Pekanbaru, Riau, 5 Oktober 2017. Peringatan HUT ke-72 TNI di Pekanbaru yang bertemakan 'Bersama Rakyat TNI Kuat' ini dimeriahkan dengan beberapa pertunjukan drama kolosal perjuangan, pameran alutsista serta pertunjukan flypass pesawat tempur dari Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja menargetkan audit alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dilakukan lembaganya akan selesai dalam waktu dua bulan lagi. "Baru berjalan satu bulan. Biasanya audit targetnya tiga bulan selesai," kata Moermahadi kepada Tempo di Jakarta, Sabtu, 14 Oktober 2017.

Ia menuturkan belum mengetahui secara detail sejauh mana audit sudah dilakukan oleh timnya. Menurut dia, audit tersebut masih terus berjalan, dan memang belum selesai dilakukan. "Masih berjalan. Saya tidak tahu sejauh mana (audit sudah dilakukan)," ujarnya.

Audit pengadaan alutsista oleh BPK ini berawal dari terendusnya unsur korupsi dalam pengadaan helikopter Augusta Westland 101 oleh Kementerian Pertahanan. Salah satunya berkaitan dengan indikasi penggelembungan harga sehingga keuangan negara dirugikan sekitar Rp 220 miliar dari nilai pembelian helikopter seharga Rp 738 miliar.

Adapun audit tersebut bukan atas inisiatif BPK sendiri. Audit itu merupakan hasil dari permohonan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Gatot ingin pengadaan alutsista ini terang benderang mengenai mana saja yang bermasalah.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dari BPK, pengadaan alutsista disinggung. Disebutkan dalam laporan ada satu permasalahan ihwal kekurangan volume atas pengadaan bekal kesehatan, alutsista, dan pekerjaan konstruksi pada Kementerian Pertahanan dan TNI senilai Rp 13,17 miliar.

Advertising
Advertising

IMAM HAMDI

Baca juga: Pak Jokowi, Ternyata Inilah Pemicu Heboh Senjata Brimob

Berita terkait

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

34 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

37 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

38 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

38 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

38 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

38 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

38 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

39 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

42 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

52 hari lalu

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya