Cara DJP Kejar Target Penerimaan Pajak

Selasa, 10 Oktober 2017 08:20 WIB

Wajib pajak mengantre sebelum dipanggil menuju bilik tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 31 Maret 2017. Berdasarkan data terakhir DJP Kemenkeu, total harta yang terkumpul dalam pagelaran tax amnesty mencapai Rp4.749 triliun. Harta tersebut

TEMPO.CO, Jakarta - Target penerimaan perpajakan tahun ini baru terpenuhi 60 persen. Direktorat Jenderal Pajak melakukan sejumlah upaya untuk mengejar sisanya dalam tiga bulan terakhir ini.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Yon Arsal mengatakan akan mengoptimalkan investigasi dan ekstensifikasi untuk memenuhi target penerimaan pajak. "Termasuk di dalamnya menindaklanjuti pasca-tax amnesty," kata Yon di kantornya, Jakarta, Senin malam, 9 Oktober 2017.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi memiliki strategi lain. Dia menerbitkan instruksi khusus untuk kepala kantor wilayah (kanwil) di seluruh Indonesia. Ken meminta kepala kanwil mengaktifkan layanan komunikasi selama 24 jam, termasuk video call.

"Itu bentuk komunikasi saya dengan teman-teman di lapangan agar semua prepare atau siaga satulah," ucap Ken.

Ken juga meminta penggalian potensi penerimaan pajak dan pemanggilan wajib pajak yang telah mengikuti program amnesti pajak hanya boleh dilakukan oleh kepala kanwil.

Advertising
Advertising

Penerimaan pajak hingga September 2017 sebesar Rp 770,7 triliun atau 60 persen dari target Rp 1.283,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017. DJP masih kekurangan Rp 513 triliun. Ken menyatakan optimistis bisa memenuhi target tersebut.

Total penerimaan pajak hingga periode tersebut lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 58 persen. Yon menuturkan pertumbuhannya masih bagus meski faktor amnesti pajak tak dihitung. "Tanpa amnesti, tumbuh 12,6 persen," katanya.

VINDRY FLORENTIN

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

8 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

38 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

41 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

49 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya