Pemerintah Atur Tarif, Wilayah, dan Jumlah Taksi Online

Reporter

Tempo.co

Editor

Yudono Yanuar

Senin, 9 Oktober 2017 19:55 WIB

Pemerintah Atur Tarif Taksi Online

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah segera memberlakukan ketentuan baru tentang taksi online dalam hal tarif, batas wilayah operasi, dan jumlah armada. “Peraturan tarif, batas wilayah, dan kuota,” ujar Direktur Angkutan dan Multi Moda Ditjen Perhubungan Darat, Cucu Mulyana, di Jakarta, Senin, 9 Oktober 2017.

Ketentuan baru itu diatur dalam revisi Peraturan Menteri (PM) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Aturan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, yang akan diberlakukan November 2017.

Baca: Yogyakarta Samakan Batas Tarif Taksi Online dan Regular

Tarif taksi online nantinya akan diatur dengan batas bawah dan batas atas. “Pemerintah harus menjaga tarif supaya taksi reguler tetap hidup, begitu juga dengan angkutan umum lain,” kata Cucu.

Menurut Cucu, penetapan batas tarif dilakukan untuk menjaga iklim usaha tetap sehat. ”Juga agar pengemudi tidak berpendapatan di bawah upah minimum provinsi (UMP). Tarif atas juga diberlakukan, kata Cucu, agar lonjakan tarif saat jam-jam tertentu tidak terjadi.

Cucu mengatakan penentuan tarif berpedoman pada tarif batas atas dan bawah yang ditetapkan oleh dirjen, kepala badan, atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Aturan mengenai batas wilayah dan kuota juga akan diterapkan untuk taksi online dengan alasan agar sesuai dengan penataan dan lalu lintas suatu perkotaan. ”Harus diatur jumlah armada yang beroperasi di wilayah tersebut. Kalau tidak diatur bisa berdampak kemacetan.”

Selain itu, Cucu berharap pemilik aplikasi bersinergi dengan para driver taksi reguler. Menurut Cucu, banyak pengemudi taksi reguler yang sudah sangat tua dan masih gaptek terhadap teknologi informasi. ”Pelatihan merupakan kewajiban manajemen, baik itu aplikator maupun angkutan.”

Dirjen Perhubungan Darat Hindro Surahmat mengatakan aturan taksi online ini akan berlaku tidak lama lagi. “Prosesnya tidak akan lama. November pasti sudah terbit.” Sebelum terbit, akan dilakukan kembali uji publik di dua kota, yaitu pada 11 Oktober di Semarang dan di Surabaya, 14 Oktober 2017.

RIANI SANUSI PUTRI | YY

Advertising
Advertising

Berita terkait

THR Ojol, Bukan Pegawai hingga Dorongan dari Komisi IX DPR

26 hari lalu

THR Ojol, Bukan Pegawai hingga Dorongan dari Komisi IX DPR

Analis ketenagakerjaan memandang pekerja ojek online dan kurir seharusnya memperoleh THR Lebaran. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Viral Sopir Taksi Online Coba Lakukan Penculikan dan Peras Penumpang Wanita, Ini Tips Aman Gunakan Taksi Online

28 hari lalu

Viral Sopir Taksi Online Coba Lakukan Penculikan dan Peras Penumpang Wanita, Ini Tips Aman Gunakan Taksi Online

Video viral beredar soal percobaan penculikan terhadap wanita oleh sopir taksi online. Berikut tips aman naik taksi online.

Baca Selengkapnya

Polisi Tangkap Sopir Taksi Online Grab yang Diduga Berusaha Menculik dan Peras Penumpang Rp100 Juta

28 hari lalu

Polisi Tangkap Sopir Taksi Online Grab yang Diduga Berusaha Menculik dan Peras Penumpang Rp100 Juta

Dari laporan korban dugaan pemerasan oleh sopir taksi online itu, polisi bekerja sama dengan Grab untuk menangkap tersangka MI, 30 tahun.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

29 hari lalu

Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Terpopuler: Grab Indonesia evaluasi SOP pelayanan buntut kasus pemerasan, deretan barang mewah dari Harvey Moeis untuk artis Sandra Dewi.

Baca Selengkapnya

Kemenaker Sebut THR Ojol Belum Wajib Tahun Ini, Baru Dibahas Setelah Lebaran

29 hari lalu

Kemenaker Sebut THR Ojol Belum Wajib Tahun Ini, Baru Dibahas Setelah Lebaran

Aturan baru perihal perlindungan, jaminan sosial, termasuk THR kepada pengemudi ojek online (ojol) dan kurir baru akan dibahas setelah lebaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

30 hari lalu

Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.

Baca Selengkapnya

Menghitung Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan, Bisa Capai Puluhan Triliun?

30 hari lalu

Menghitung Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan, Bisa Capai Puluhan Triliun?

Misalnya dengan mengacu pada UMR DKI Jakarta yang Rp5 juta, maka THR untuk 4 juta ojol bisa mencapai Rp20 triliun.

Baca Selengkapnya

Kronologi Perempuan Hampir Diculik Sopir Grab, Sempat Alami Kekerasan, Diancam dan Diperas

30 hari lalu

Kronologi Perempuan Hampir Diculik Sopir Grab, Sempat Alami Kekerasan, Diancam dan Diperas

Ramai di media sosial unggahan cerita korban yang diduga mengalami tindakan kekerasan oleh sopir GrabCar. Bagaimana kronologinya?

Baca Selengkapnya

Polemik THR Bagi Ojol, Alasan Grab dan Gojek Tak Berikan THR kepada Driver Ojek Online dan Respons SPAI

30 hari lalu

Polemik THR Bagi Ojol, Alasan Grab dan Gojek Tak Berikan THR kepada Driver Ojek Online dan Respons SPAI

Gojek dan Grab menolak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada mitra pengemudinya. Menurutnya, ada insentif lain. Apa tuntutan driver ojol?

Baca Selengkapnya

Heboh THR Driver Ojol dan Kurir: DPR Minta Pemerintah Buat Aturannya tapi Tidak Bisa Berlaku Tahun Ini

31 hari lalu

Heboh THR Driver Ojol dan Kurir: DPR Minta Pemerintah Buat Aturannya tapi Tidak Bisa Berlaku Tahun Ini

DPR mendorong pembuatan aturan terkait perlindungan dan jaminan sosial bagi dirver ojol termasuk THR, Menaker menyanggupinya tapi tidak tahun ini.

Baca Selengkapnya