Menteri Pariwisata: Kita Harus Punya Makanan Nasional

Sabtu, 30 September 2017 15:09 WIB

Menteri Pariwisata Arief Yahya (tengah) memberi sambutan dalam upacara pembukaan penerbangan perdana NAM Air tujuan Jakarta-Banyuwangi di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, 16 Juni 2017. Tempo/Maya Ayu

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan banyaknya jumlah makanan khas di Indonesia merupakan sebuah kelebihan. Namun hal itu sekaligus menyulitkan pemerintah memilih makanan nasional yang bisa mewakili Indonesia.

"Kelebihan kita banyak jenis makanan, itu kekurangan juga. Saya usul ke Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), kita harus punya makanan nasional," ujar Arief saat menjadi pembicara di rapat koordinasi bidang pariwisata Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di gedung Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Menteng, Jakarta, Sabtu, 30 September 2017.

Kekurangan itu kerap dibuktikan Arief dengan melemparkan pertanyaan mengenai makanan khas negara lain kepada masyarakat Indonesia.

Dia pun memberi contoh dengan pertanyaan seputar makanan kepada peserta rakor PDIP. Ketika ditanya mengenai makanan khas Jepang, peserta rapat serentak menjawab sushi. Begitu pun saat ditanyai makanan khas Thailand, yang jawabannya tom yam. "Kalau soal apa makanan nasional Indonesia, itu susah dijawab. Poinnya kita belum sepakat soal makanan nasional."

Pemerintah pun menentukan lima jenis makanan untuk diusulkan menjadi makanan nasional. Kelimanya adalah rendang, soto, sate, nasi goreng, dan gado-gado. "Kita pilih, muncul top five (lima terbaik). Dari sini diusulkan satu oleh Bekraf, yaitu soto," kata Arief.

Arief mengaku sempat condong memilih rendang secara pribadi. "Tapi, berdasarkan market base (basis pasar), memang paling banyak soto. Jadi tergantung cara kita memandangnya saja."

Adapun Ketua Bekraf Triawan Munaf mengatakan soto dipilih karena sifat yang merakyat. Jenisnya pun beragam, yakni mencapai 50 jenis soto khas.

"Saya mencanangkan soto. Kuliner yang baik adalah yang bisa dihadirkan sehari-hari. Soto bisa menjadi sarapan, makan siang bisa, makan malam juga," kata Triawan, yang juga hadir sebagai pembicara.

Triawan pun menekankan pentingnya dukungan terhadap kuliner domestik. Makanan, kata dia, menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap kontribusi ekonomi kreatif.

Pada 2015, ujar Triawan, kontribusi ekonomi kreatif Indonesia mencapai Rp 852 triliun atau sekitar 7,38 persen dari total pendapatan nasional. Tiga sektor ekonomi kreatif yang menjadi ujung tombak adalah kuliner, fashion, dan kerajinan tangan.

YOHANES PASKALIS PAE DALE

Berita terkait

Iuran Wisata untuk Siapa

17 jam lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

3 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

4 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

5 hari lalu

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.

Baca Selengkapnya

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

5 hari lalu

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

6 hari lalu

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

Jika dikenakan Rp1 ribu saja per penumpang pesawat untuk Dana Abadi pariwisata, pemerintah bisa mengantongi Rp80 miliar setahun.

Baca Selengkapnya

Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

7 hari lalu

Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

Pengunjuk rasa percaya bahwa model pariwisata Kepulauan Canary tidak berkelanjutan dan harus diubah, merugikan penduduk lokal.

Baca Selengkapnya

Reza Permadi Hadirkan Alat untuk Data Pengunjung Desa Wisata di 14th SIA 2023

12 hari lalu

Reza Permadi Hadirkan Alat untuk Data Pengunjung Desa Wisata di 14th SIA 2023

Keunggulan AVMS adalah ia mudah digunakan oleh pengelola destinasi wisata atau desa wisata

Baca Selengkapnya

Viral WNI Rusak Pohon Sakura di Jepang, Kemenparekraf Ingatkan Wisatawan Harus Bertanggung Jawab

12 hari lalu

Viral WNI Rusak Pohon Sakura di Jepang, Kemenparekraf Ingatkan Wisatawan Harus Bertanggung Jawab

Kemenparekraf angkat bicara soal video viral perusakan pohon sakura oleh WNI.

Baca Selengkapnya