TEMPO.CO, Jakarta - Tiga perusahaan badan usaha milik negara menandatangani nota kesepahaman tentang penggunaan bahan bakar gas untuk transportasi laut. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan PT Perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sepakat untuk mengkonversi penggunaan bahan bakar minyak ke gas.
Kesepakatan ketiga BUMN ini merupakan upaya pemerintah untuk mensinergikan kerja perusahaan pelat merah. Di tengah situasi ekonomi global yang lesu, menurut Menteri BUMN, pemerintah ingin mengoptimalkan produk-produk dalam negeri. "Rupiah melemah, cadangan devisa menjadi tertekan. Jadi kami coba kurangi impor," kata Rini.
Dengan kerja sama ini, Rini berkata, Pelni bisa menekan biaya operasional. Menurut dia, sebesar 58 persen biaya operasional habis hanya untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kapal. Apalagi PGN bakal memberikan harga gas lebih murah 40 persen. "Saya ingin Januari 2016 kapal-kapal sudah bisa menggunakan gas."
Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso mengatakan nota kesepahaman ini merupakan langkah awal bagi perusahaan BUMN menuju sinergisitas. "Selain itu, kerja sama ini juga untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar," katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, 3 September 2016.
Menurut Hendi, kebutuhan akan konsumsi solar untuk kapal setiap bulan menghabiskan sekitar 50 juta kiloliter. Ia berharap dengan mengganti ke gas, ketergantungan akan solar bisa ditekan.
Sementara berdasarkan data yang diterima Tempo, saat ini Pelni menggunakan BBM untuk operasional kapal laut sekitar 33,4 juta liter per bulan. Sedangkan ASDP menghabiskan 3,5 juta liter per bulan dan kapal perintis milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan membutuhkan 14,4 juta liter per bulan.
Lebih lanjut, Hendi menjelaskan beberapa hal yang mesti segera dikerjakan ialah menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti bunker atau penyimpanan gas. Sejauh ini PGN akan menempatkan bunker gas tidak jauh dari pelabuhan atau aset milik Pelni dan ASDP. "Tahap awal kami akan membangun di jalur yang banyak dilewati kapal-kapal," ucapnya.
Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan kesepakatan ini merupakan upaya pemerintah yang ingin mensinergikan kerja perusahaan BUMN. Di tengah situasi ekonomi global yang lesu, Rini ingin BUMN mengoptimalkan produk-produk dalam negeri. "Rupiah melemah, cadangan devisa jadi tertekan. Jadi kami coba kurangi impor," kata Rini.
ADITYA BUDIMAN
