Kadin Desak Pemerintah Percepat Industrialisasi Perikanan  

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Senin, 7 November 2016 23:02 WIB

Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kementerian Perindustrian Abdul Rochim didampingi oleh Presiden Direktur PT UBM Pameran Niaga Indonesia Christopher Eve, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman, Direktur SEAFAST (Southeast Asian Food and Agricultural Science and Technology) Center dan Professor Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian IPB Nuri Andarwulan, dan Business Director UBM Asia (Thailand) Rungphech Chitanuwat berfoto bersama selesai membuka acara Food Ingredients 2016 di Jakarta International Expo Kemayoran, 21 September 2106. TEMPO/Odelia

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menggelar rapat kerja nasional (rakernas) di Jakarta, Senin, 7 November 2016, dengan tujuan meminta pemerintah mempercepat pembangunan industrialisasi perikanan di Tanah Air.

"Kadin Indonesia mendukung penuh implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto di Jakarta, Senin.

Menurut dia, aturan tersebut penting bagi industrialisasi di sektor perikanan karena berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, baik nelayan, pembudi daya, pengolah, maupun pemasar hasil perikanan.

Aturan itu, ujar dia, juga termasuk untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara.

"Untuk percepatan industri perikanan nasional, kita juga harus memperhatikan infrastruktur dan skema pembiayaannya harus seperti apa," katanya.

Pada rakernas itu, Kadin berfokus pada beberapa hal penting, seperti peningkatan produksi perikanan tangkap, budi daya dan pengolahan hasil perikanan, serta penyusunan rencana aksi.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa target penyebaran benih sejumlah komoditas kelautan dan perikanan sebesar 100 juta ekor benih ke berbagai daerah sudah berhasil dilampaui.

"Untuk target sebaran 100 juta ekor benih. Sampai bulan Oktober lalu, kami sudah melampaui target," kata Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto dalam jumpa pers di kantor Kementerian, Jakarta, Senin.

Dari target 100 juta ekor benih, pihaknya sudah menyalurkan hingga 153 juta ekor yang tersebar di berbagai daerah.

Slamet juga mengakui, banyaknya benih yang tersebar karena ada banyak hal yang sifatnya insidental, seperti bantuan untuk korban di daerah bencana banjir dan gunung meletus.

Dia memaparkan, dari total 153 juta benih itu, sebanyak 68 persen merupakan benih komoditas air payau, seperti udang, kepiting, dan rajungan.

Selain itu, sekitar 31 persen dari penyebaran benih tersebut adalah untuk benih komoditas kelautan dan perikanan air tawar.

"Sisanya satu persen untuk benih ikan laut, seperti kerapu dan kakap," katanya.

ANTARA

Berita terkait

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

8 jam lalu

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

15 jam lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

11 hari lalu

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

22 hari lalu

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

41 hari lalu

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

41 hari lalu

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.

Baca Selengkapnya

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

41 hari lalu

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.

Baca Selengkapnya

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

42 hari lalu

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.

Baca Selengkapnya

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

42 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.

Baca Selengkapnya

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

55 hari lalu

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.

Baca Selengkapnya