TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan meninjau ulang rencana pencairan gaji ke-13 bagi pejabat negara. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta mengatakan, kalau diperlukan, peninjauan ulang itu bisa dilakukan karena selama ini pejabat negara dianggap sudah menerima dan menikmati berbagai fasilitas dari negara."Kalau memang harus ada yang di-review atas keputusan pembayaran gaji ke-13 itu, ya akan kami review, karena ada keterbatasan juga dari anggaran kita," kata Paskah di Jakarta, hari ini. Namun, dia menegaskan bahwa kebijakan pemberian anggaran gaji ke-13 ini sudah pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.Meskipun pemberian gaji ke-13 kepada pejabat negara bisa dikaji ulang, tetapi pemberian bagi pegawai negeri sipil, TNI/Polri dan pensiunan harus tetap diberikan, karena golongan ini harus lebih diperhatikan oleh negara. "(Golongan) ini tidak bisa di-review lagi," tegasnya.Sebelumnya, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Mulia Nasution mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk gaji ke-13 mencapai Rp 18 triliun. Dari angka itu, alokasi untuk pejabat negara sekitar Rp 1 triliun. Menurut Paskah, jika pejabat negara tidak memperoleh gaji ke-13, maka itu bisa menghemat anggaran. Apalagi Bappenas saat ini terus melakukan penyisiran anggaran yang bisa dihemat.Aus Supriyanto