TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyatakan dibukanya data pemerintah daerah yang penyerapan anggarannya masih rendah bukan semata-mata untuk menyudutkan daerah tersebut. Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, hal itu malah untuk mendorong daerah-daerah yang sektor swastanya minim agar segera membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-nya.

Pasalnya, menurut Sri Mulyani, ada sejumlah daerah yang pihak swastanya tidak cukup kuat untuk menciptakan kegiatan ekonomi. “Sehingga penggunaan APBD itu perannya penting sekali," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 5 Agustus 2016.

Sebelumnya, dalam pengarahan Tim Pengendali Inflasi Daerah, Presiden Joko Widodo blak-blakan menyatakan bahwa sejumlah daerah masih malas menyerap anggaran yang disediakan pemerintah. Saking malasnya, dana yang mengendap di bank mencapai belasan triliun.

Salah satu daerah yang ditegur Presiden Joko Widodo adalah Jakarta. Berbekal data yang didapat dari Kementerian Keuangan, Jokowi mengatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengendapkan dana sebesar Rp13,9 triliun. Ahok di sisi lain membela diri bahwa penyerapan anggaran belum keliatan karena proyek-proyek yang dianggarakn baru mulai berjalan.

Sri Mulyani melanjutkan bahwa tidak semua daerah pun harus memaksimalkan penyerapan APBD seperti yang diungkapkan Presiden Joko Widodo. Ia berkata, daerah-daerah yang penerimaannya sangat banyak, terutama dari dana bagi hasil atau sumber daya alam, memungkinkan untuk mengandalkan penerimaan tersebut dan menyimpan anggaran yang disiapkan.

Jakarta misalnya, kata Sri Mulyani, memiliki aktivitas swasta dan masyarakat yang luar biasa banyak. Hal itu memicu penerimaan yang lebih besar sehingga pada akhirnya APBD tidak harus menjadi motor utama menggerakkan perekonomian di Jakarta.

"Jadi, saya tegaskan, kalau daerah yang aktivitas ekonominya sedikit (bukan Jakarta) itu anggarannya lama terserap, pasti sangat mengurangi kemampuan daerah itu untuk bekerja,” ujar Sri Mulyani. “Anggaran Pendapatan dan Belanaja benar-benar menjadi mesin penggerak ekonominya.”

Sri Mulyani berkata bahwa Kementeriannya siap membantu kepala daerah yang masih kesulitan mendorong penyerapan anggaran. "Kalau memang ada hal yang bisa kami bantu, pasti kami coba bantu," tuturnya.

Sebagai catatan, provinsi yang disebut Presiden Joko Widodo penyerapannya rendah adalah Jawa Barat (Rp 8,034 triliun), Jawa Timur (Rp 3,9 triliun), Riau (2,86 triliun), Papua (Rp 2,59 triliun), Jawa Tengah (Rp 2,46 triliun), Kalimantan Timur (Rp 1,57 triliun), Banten (Rp 1,52 triliun), Bali (Rp 1,4 triliun), dan Aceh (Rp 1,4 triliun).

ISTMAN MP