Honda Tak Tahu Penyelidikan KPPU Soal Kartel dengan Yamaha

Reporter

Senin, 9 Mei 2016 23:05 WIB

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menandatangani nota kesepahaman dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta tata kelola komoditas pangan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, 10

TEMPO.CO, Jakarta - Deputy Head Corporate Communication PT Astra Honda Motor Ahmad Muhibbudin mengatakan belum tahu tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menduga ada persekongkolan antara produsen otomotif Yamaha dan Honda dalam menetapkan harga yang diduga jauh di atas harga pasar.

“Saya belum tahu soal itu,” kata Ahmad kepada Tempo saat dihubungi, Senin, 9 Mei 2016.

Ahmad menjelaskan, Astra Honda akan selalu memenuhi peraturan dan tak akan melakukan sesuatu yang melanggar peraturan. Ia juga mengaku pihaknya tak pernah berpikiran melakukan bisnis kartel. “Kami bisnis seperti biasa, kompetisi seperti biasa, ada iklan dan sebagainya.”

Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf sebelumnya mengatakan tengah menyelidiki dugaan persekongkolan Yamaha dan Honda. Kedua pabrikan itu ditengarai secara sepihak menetapkan harga sepeda motor yang jauh di atas harga pasar. Menurut Syarkawi, kedua produsen besar itu dijadwalkan menjalani sidang mulai pekan depan.

Meski tak menjelaskan secara rinci bentuk persekongkolan yang dimaksud, Syarkawi memastikan tim KPPU telah melakukan pemeriksaan tahap pertama tentang praktek dagang mereka. Selanjutnya, KPPU akan mendengarkan penjelasan dari Yamaha dan Honda atas tuduhan tersebut di pemeriksaan kedua.

Menanggapi hal ini, Ahmad mengaku pihaknya akan datang dan menjelaskan semua jika memang mendapatkan panggilan dari KPPU. “Kami akan datang dan menjelaskan semua,” Ahmad menuturkan.

Ia menyebutkan, Honda juga pernah berurusan dengan KPPU pada tahun lalu. Meski tak mengetahui apakah itu merupakan persidangan di KPPU atau hanya panggilan biasa, ia mengatakan, “Kami dipanggil, datang, dan menjelaskan semua.”

DIKO OKTARA | HARI TRI WASONO



Berita terkait

Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

53 hari lalu

Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melanjutkan kasus pinjaman online (Pinjol) pendidikan ke penegakan hukum.

Baca Selengkapnya

PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

14 Maret 2024

PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

PPATK dan KPPU memperkuat kerja sama penanganan kasus pencucian uang di transaksi merger dan akuisisi.

Baca Selengkapnya

KPPU Putuskan Kasus Penerapan Google Play Billing System ke Tahap Pemberkasan

1 Desember 2023

KPPU Putuskan Kasus Penerapan Google Play Billing System ke Tahap Pemberkasan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan untuk melanjutkan kasus penerapan Google Play Billing System ke tahap pemberkasan.

Baca Selengkapnya

KPPU Endus Dugaan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Industri Ekspedisi

25 September 2023

KPPU Endus Dugaan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Industri Ekspedisi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengaku tengah memeriksa industri ekspedisi karena dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Baca Selengkapnya

KPPU Denda PT Len Rp 6 M karena Kasus Tender Persinyalan Kereta Api Bogor-Cicurug

15 Agustus 2023

KPPU Denda PT Len Rp 6 M karena Kasus Tender Persinyalan Kereta Api Bogor-Cicurug

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Len Industri (Persero) melanggar UU tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan didenda Rp 6,056 miliar.

Baca Selengkapnya

Digugat Salim Ivomas Pratama soal Putusan Kasus Minyak Goreng, Ketua KPPU: Kami Tetap Fight

11 Juni 2023

Digugat Salim Ivomas Pratama soal Putusan Kasus Minyak Goreng, Ketua KPPU: Kami Tetap Fight

Salah satu perusahaan yang diputuskan bersalah dalam kasus monopoli minyak goreng oleh KPPU, PT Salim Ivomas Pratama Tbk, menggugat lembaga negara tersebut.

Baca Selengkapnya

KPPU Beberkan Utang Rafaksi Minyak Goreng Pemerintah Rp 1,1 Triliun

11 Mei 2023

KPPU Beberkan Utang Rafaksi Minyak Goreng Pemerintah Rp 1,1 Triliun

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperkirakan tagihan rafaksi atau utang pemerintah terkait minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

Baca Selengkapnya

KPPU Terbitkan Aturan Baru Penanganan Perkara

12 April 2023

KPPU Terbitkan Aturan Baru Penanganan Perkara

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menerbitkan peraturan baru mengenai penanganan perkara.

Baca Selengkapnya

Minyakita Masih Langka, KPPU: Produksinya Hanya 24 Persen dari Suplai yang Ditentukan

31 Maret 2023

Minyakita Masih Langka, KPPU: Produksinya Hanya 24 Persen dari Suplai yang Ditentukan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membeberkan kelanjutan investigasinya ihwal kelangkaan minyak goreng bersubsidi merek Minyakita.

Baca Selengkapnya

Persaingan Usaha Tidak Sehat, Asosiasi: Darurat Peternak

23 Februari 2023

Persaingan Usaha Tidak Sehat, Asosiasi: Darurat Peternak

Asosiasi peternak yang berasal dari industri perunggasan menyerukan darurat peternak, karena persaingan usaha yang tidak sehat.

Baca Selengkapnya