TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Indonesia memenangkan sengketa melawan Korea di forum World Trade Organization (WTO). Sengketa itu berkaitan dengan pengenaan bea masuk (BM) antidumping atas produk kertas Indonesia di Korea.?Panel DSB (Dispute Settlement Body) WTO mengabulkan dan menyetujui gugatan Indonesia,? ujar Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu kepada wartawan, Senin (31/10).Indonesia menggugat pemerintah Korea telah melakukan pelanggaran terhadap penentuan agreement on antidumping WTO dalam mengenakan tindakan antidumping terhadap produk kertas Indonesia.Mari menjelaskan, panel DSB menilai Korea telah melakukan kesalahan dalam upaya membuktikan adanya praktek dumping produk kertas dari Indonesia dan bahwa Korea telah melakukan kesalahan dalam menentukan bahwa industri domestik Korea mengalami kerugian akibat praktek dumping dari produk kertas Indonesia.Perusahaan Indonesia yang dikenai tuduhan dumping adalah PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk, PT Pindo Deli Pulp dan Paper Mill, dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, dan April Fine Paper Trading Ltd. Atas petisi anti dumping yang diajukan oleh beberapa perusahaan Korea kepada Korea Trade Commission (KTC), organisasi tersebut lantas mengenakan bea masuk antidumping sementara terhadap 16 jenis produk kertas produksi keempat perusahaan kertas Indonesia tersebut pada 9 Mei 2003.indriani
Berita terkait
Sederet Kecelakaan Kerja yang Terjadi di Indonesia Morowali Industrial Park
26 Desember 2023
Setidaknya dalam setahun terakhir, terjadi tiga kali kecelakaan kerja di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Teranyar, di
Baca SelengkapnyaIndonesia Gugat Uni Eropa ke WTO soal Baja Nirkarat, Kemendag Beberkan Alasannya
4 Desember 2023
Indonesia telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa terkait dengan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) baja nirkarat ke WTO. Apa alasannya?
Baca SelengkapnyaKebakaran TPA Rawa Kucing, Pemkot Tangerang Berharap Sistem Open Dumping Segera Diganti RDF
22 Oktober 2023
Pemerintah Kota Tangerang berencana meninggalkan sistem open dumping yang berisiko pencemaran lingkungan dan kebakaran seperti TPA Rawa Kucing.
Baca SelengkapnyaKomite Anti Dumping Mulai Penyelidikan Antidumping Impor Ubin Keramik dari China
15 Maret 2023
Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) memulai penyelidikan antidumping terhadap impor produk ubin keramik dari China.
Baca Selengkapnya2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun
13 September 2022
Director Technology and Business Development PT Krakatau Posco menyatakan pihaknya telah menyetor pajak Rp 9,7 triliun sejak tahun 2014 sampai 2021.
Baca SelengkapnyaKemendag Endus Impor Baja Ilegal, Krakatau Steel: Negara Rugi Rp 3,35 Triliun per Tahun
29 Juli 2022
Direktur Krakatau Steel dan Ketua Cluster Flat Product IISIA Melati Sarnita angkat bicara soal kergian negara akibat praktik impor baja ilegal.
Baca SelengkapnyaAsosiasi Soroti Lonjakan Impor Baja, Ada yang Sampai 48 Persen
19 Oktober 2021
Asosiasi Besi dan Baja Nasional (IISIA) menyoroti kenaikan impor baja (HS Code 72) Januari-Juni 2021 yang mencapai 3,4 juta ton.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Erick Thohir Soal Dumping, THR dan Gaji ke-13 ASN
29 April 2021
Menteri BUMN Erick Thohir bahwa hilirisasi ekonomi digital harus mendapat perhatian khusus untuk mengantisipasi pengembangan produk dalam negeri
Baca SelengkapnyaErick Thohir: UMKM Kita Hancur Lebur karena Dumping-dumping Tidak Terkendali
29 April 2021
Erick Thohir mengatakan hilirisasi ekonomi digital merupakan satu dari 18 proyek strategis nasional yang akan dikerjakan kementeriannya pada 2022.
Baca SelengkapnyaKemenperin Minta Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Impor Baja CRC Dikaji Ulang
23 Maret 2021
Kementerian Perindustrian meminta bea masuk anti-dumping atau BMAD untuk impor produk baja cold roller coil (CRC) dikaji ulang.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Bus Trans Putera Fajar Lima Kali Ganti Kepemilikan dan Modifikasi Body saat KIR Sudah Tak Berlaku
5 jam lalu
Proyek MRT Jakarta Jalur Tomang-Medan Satria Dapat Kucuran Pinjaman Jepang Rp 14,5 Miliar
9 jam lalu
Enam PSN Sektor Transportasi Tak Selesai Tahun Ini, Diteruskan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
11 jam lalu
