Legislator Minta Pemerintah Hati-Hati Impor Komoditas Pangan

Reporter

Selasa, 9 Juni 2015 22:01 WIB

Pedagang cabai. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintah berhati-hati dalam membuat kebijakan membuka kran impor sejumlah komoditas pangan menjelang Lebaran, seperti daging, bawang merah dan cabai.


"Tata cara impor itu sudah diatur dalam UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan, boleh impor apabila komoditas itu tidak diproduksi dalam negeri, atau jika persediaan dalam negeri sedang kekurangan boleh impor. Atau kalau komoditas itu sedang dalam situasi krisis di dalam negeri," kata Herman di gedung DPR Jakarta, Selasa (9 Juni 2015).


Dikatakannya, kalau ketersediaan daging, bawang merah maupun cabai di dalam negeri masih mencukupi, maka, kebijakan membuka kran impor tidak perlu dilakukan "Ini kan impor ini menjadi sesuatu yang seksi bagi para pelaku impor dan keseksian ini mengundang berbagai pandangan bahwa impor dengan jalan berbagai alasan (terkesan dipaksakan)," kata dia.


Menurut Herman, salah satu alasan pemerintah membuka kran impor adalah referensi harga ketiga bahan pangan itu. Namun dia melihat ada keanehan karena tiba-tiba saja harga bawang dan cabai naik.


"Menteri Pertanian harus memberikan garansi bahwa produk dalam negeri masih mencukupi kebutuhan. Jangan sampai kemudian pada sisi lain di perdagangan, karena referensinya harga seolah-olah sekarang dalam masa kritis, masa kekurangan karena harganya melampaui harga referensi rata-rata perbulan sehingga harus dilakukan impor," ujar politisi Partai Demokrat itu.


Advertising
Advertising

Dia menambahkan, kalau kemudian ada jaminan dari Mentan bahwa tidak perlu melakukan impor, pihaknya meminta Kementan segera melakukan operasi dengan mendistribusikan stok yang ada ke pasaran. "Ya kita tunggu apakah Menteri Pertanian siap menggaransi atau tidak?" tandasnya.


ANTARA

Berita terkait

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

1 hari lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Bea Cukai Beri Tips Terhindar dari Denda Bawa Barang Belanja dari Luar Negeri

1 hari lalu

Bea Cukai Beri Tips Terhindar dari Denda Bawa Barang Belanja dari Luar Negeri

Bea Cukai memberi tips agar tak terkena sanksi denda saat bawa barang belanja dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

2 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Viral Kasus Bea Masuk Rp 31 Juta Satu Sepatu, Dirjen Bea Cukai: Itu Termasuk Denda Rp 24 Juta

2 hari lalu

Viral Kasus Bea Masuk Rp 31 Juta Satu Sepatu, Dirjen Bea Cukai: Itu Termasuk Denda Rp 24 Juta

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan kasus pengenaan bea masuk Rp 31 juta untuk satu sepatu sudah sesuai aturan.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

3 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,47 Miliar, Impor Barang Modal Laptop Anjlok

3 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,47 Miliar, Impor Barang Modal Laptop Anjlok

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan klaim neraca perdaganga Indonesia alami surplus, ada beberapa komoditas yang surplus dan ada beberapa yang defisit.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya