Penumpang terlantar akibat delayed jadwal keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, 19 Februari 2015. Para penumpang pesawat delay hingga sebelas jam akibat padatnya jadwal penerbangan serta mesin pesawat yang rusak terutama maskapai Lion Air. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan mempercepat izin rute delapan pesawat Lion Air untuk mengangkut penumpang yang telantar di Bandara Soekarno-Hatta.
Staf Khusus Bidang Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hadi Mustofa Djuraid kepada Antara di Jakarta, Kamis, 19 Februari 2015, mengatakan pihaknya telah mengabulkan permintaan rute izin darurat tersebut agar penumpang bisa segera diterbangkan dan selamat sampai tujuan. "Kita permudah izin rute delapan pesawat, terutama untuk tujuan Medan yang paling banyak," kata Hadi.
Hadi menyebutkan delapan pesawat tersebut adalah satu pesawat Boeing 747-400, tiga Batik Air, dan empat Lion Air. "Sebetulnya dari kemarin sore kami sudah turunkan personel Ditjen Perhubungan Udara, dan sampai tadi pun masih ada penumpang yang belum diberangkatkan," katanya.
Selain itu, kata Hadi, pihaknya telah berkoordinasi dengan Angkasa Pura II untuk memfasilitasi penyelesaian masalah. Pertama, penumpang dari dua penerbangan dengan tujuan yang sama diberangkatkan bersama menggunakan satu pesawat yang lebih besar. Kedua, penumpang mendapat pengembalian uang tiket. Dan, ketiga, penumpang diinapkan di hotel untuk diberangkatkan Kamis pagi.
Terkait dengan keterlambatan pesawat, dia melanjutkan, ada sejumlah hal yang harus dilakukan maskapai. Pertama, maskapai harus terbuka memberikan informasi kepada penumpang tentang situasi yang terjadi.
"Harus ada petugas dari maskapai yang hadir di tengah penumpang untuk memberi penjelasan dan mengkondisikan situasi agar tetap kondusif. Jangan sampai penumpang dibiarkan bertanya-tanya tanpa kepastian," katanya.
Kedua, hak-hak penumpang harus dipenuhi sesuai ketentuan. Dan, ketiga, Kementerian sedang mengkaji aturan tentang pesawat cadangan siap terbang yang harus disediakan maskapai. "Berapa jumlah pesawat cadangan dan bagaimana mekanismenya masih akan dikaji dan dibahas bersama pihak-pihak terkait," katanya.