TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta perbankan nasional mendukung upaya pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di sektor pertanian dan pedesaan. ?Kita tidak ingin bank-bank nasional hanya mengutamakan penyaluran kredit ke pengusaha-pengusaha besar,? kata Presiden pada acara penandatanganan kesepakatan bersama Menko Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab dan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah tentang penanggulangan kemiskinan di Istana Negara, Rabu (8/6).Meski begitu, Yudhoyono menegaskan, tidak perlu ada dikotomi antara pengusaha besar, menengah, dan kecil. ?Yang penting adil, proporsional."Pemerintah saat ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan, daya beli serta pendapatan perkapita rakyat. Oleh sebab itu, Yudhoyono meminta perbankan nasional memberikan pelayanan terbaik, karena hal itu juga merupakan amanah dari rakyat.Yudhoyono menjelaskan, jumlah usaha kecil-menengah di Indonesia saat ini mencapai sekitar 42 juta unit usaha. Ini setara dengan 99 persen dari total unit usaha yang ada. Sektor usaha ini menyerap tenaga kerja 79 juta orang, dari sekitar 100 juta angkatan kerja di Indonesia. Karena itu, Presiden menyatakan, pergeseran rasio kredit perbankan menjadi sekitar 60 persen untuk usaha kecil-menengah seperti dilansir Gubernur BI Burhanuddin Abdullah lebih mencerminkan keadilan. Yudhoyono juga mengingatkan, sewaktu krisis ekonomi menghantam Indonesia pada 1997 lalu sektor informal, usaha kecil-menengah, dan usaha pertanian justru mampu bertahan. ?Tidakkah itu pelajaran yang berharga," ujarnya. "Lantas, mengapa kita ragu-ragu untuk memberikan perhatian kepada usaha kecil-menengah?"Menteri Alwi Shihab dalam laporannya mengatakan, kesepakatan bersama ini merupakan perpanjangan nota kesepahaman yang diteken pada 22 April 2002 lalu oleh Menko Kesra Jusuf Kalla dan Gubernur BI Syahril Sabirin.Menurut Alwi, dalam kurun waktu tiga tahun setelah kesepakatan bersama itu diteken, kredit perbankan yang dialokasikan untuk usaha kecil-menengah meningkat dari Rp 30,1 triliun menjadi sekitar Rp 60,4 triliun tahun ini.dimas adityo