Chairul Tanjung Akui Target Pajak Sulit Tercapai

Reporter

Kamis, 21 Agustus 2014 13:31 WIB

Chairul Tanjung. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengaku bahwa ia pesimistis target penerimaan negara dari sektor pajak sulit tercapai hingga akhir tahun ini. "Kelihatannya ada pelemahan penerimaan sehingga akan agak sulit mencapai target sesuai APBNP," ujar dia di kantornya, Kamis, 21 Agustus 2014. (Baca: 2015, Pendapatan Negara Ditargetkan Rp 1.762, 3 T)

Setelah laporan penerimaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu, Chairul mengakui penerimaan negara dari pajak mengalami kendala. Untuk itu, ia meminta kedua lembaga tersebut segera melakukan berbagai upaya penyelamatan agar penurunan pajak segera teratasi. "Pertama saya minta secara intensifikasi, kedua ekstensifikasi," ujar Chairul. (Baca: Transisi Badan Penerimaan Negara Butuh Tiga Tahun)

Untuk tahap intensifikasi, Chairul berharap Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan lebih mengoptimalkan pendapatan pajak dari wajib pajak yang sudah ada selama ini sehingga income pajak menjadi lebih besar. "Langkah-langkah detailnya tentu diserahkan ke Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan," kata dia. (Baca: Dirjen Pajak Bahas Kebocoran dengan KPK)

Sementara pada tahap ekstensifikasi, kedua lembaga tadi bisa melakukan terobosan untuk mencari dan mendata wajib pajak baru sehingga penurunan pendapatan yang dicapai di semester pertama segera teratasi. "Saya sebagai Menko mendukung langkah ini," ujarnya.

Dalam mengejar kekurangan setoran itu, Chairul menuturkan, lembaganya mengingatkan agar semua petugas yang diterjunkan mengedepankan asas profesionalisme sehingga pendataan wajib pajak baru sesuai target pemerintah. "Jangan sampai target dijadikan tujuan. Karena kalau enggak, nanti orang yang sebenarnya tidak berkewajiban membayar pajak dipaksa membayar pajak. Akibatnya iklim usahanya menjadi tidak baik," ujarnya mengingatkan.

Meskipun diprediksi menurun, Chairul enggan menyebutkan berapa hasil akhir raihan pajak sesuai dengan rencana yang telah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014. "Detilnya kira-kira berapa (persen) saya masih coba, saya mungkin agak susah untuk bicara target," kata dia

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara dari sektor pajak hingga 8 Agustus sebesar Rp 548,07 triliun. Raihan ini naik sekitar 9,66 persen dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 499,80 triliun. Namun, jika dibanding target yang diusung pemerintah dalam APBN-P 2014 sebesar Rp 1.072,38 triliun, perolehan ini baru sekitar 51,11 persen dari target.

JAYADI SUPRIADIN

Berita Terpopuler




Istana: Tujuh Menteri Harus Mundur
Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
Tiga Kader Golkar Gugat Ical Rp 1 Triliun
Yang Bikin Jupe Merinding dari Diego
Putusan MK, 100 Ribu Massa Pro-Prabowo Geruduk MK

Berita terkait

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

40 menit lalu

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

19 jam lalu

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

5 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

6 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

6 hari lalu

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

Kejaksaan menetapkan mantan Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo, sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya

Airlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor

7 hari lalu

Airlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal dampak putusan MK yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998

13 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998

Sejarah terulang lagi, nilai tukar rupiah melemah sampai ke titik di atas Rp16 ribu per dolar AS, sama seperti saat krisis moneter 1998.

Baca Selengkapnya

Menko Perekonomian Airlangga Sebut Bakal Lakukan Antisipasi Imbas Serangan Iran ke Israel

14 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Sebut Bakal Lakukan Antisipasi Imbas Serangan Iran ke Israel

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bakal melakukan antisipasi imbas serangan Iran ke Israel agar perekonomian tidak terdampak lebih jauh.

Baca Selengkapnya

Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

19 hari lalu

Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

Dalam rangka semarak Lebaran, Richeese Factory mengeluarkan promo Lebaran Package, sedangkan KFC punya paket KFC Bucket Hampers.

Baca Selengkapnya

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

20 hari lalu

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 23,04 triliun.

Baca Selengkapnya