TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Bank Indonesia menyepakati asumsi makro ekonomi sementara dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2015. Rapat Kerja yang dipimpin oleh Olly Dondokambey menyetujui asumsi makro sementara yang diajukan pemerintah dan Bank Indonesia.
"Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,5 sampai 6 persen," kata Olly di Jakarta, Rabu, 2 Juli 2014. Sedangkan angka inflasi ditetapkan 3 hingga 5 persen. (Baca: Asumsi Makro di APBN 2015 Terlalu Pesimistis)
Suku bunga bulanan per 3 bulan diasumsikan sebesar 6 hingga 6,5 persen. Dan nilai tukar rupiah sekitar Rp 11.500 hingga Rp 12.100 per dolar Amerika Serikat.
Sebelumnya sempat terjadi perbedaan pengajuan nilai tukar antara pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia. Menteri Keuangan mengusulkan kurs pada level Rp 11.500 hingga Rp 12.000 per dolar AS. Sedangkan Bank Indonesia mengajukan Rp 11.900 hingga Rp 12.100 per dolar AS. (Baca: 2015, Chatib Prediksi Rupiah Jauh Lebih Stabil)
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan usulan nilai tukar tersebut didasarkan atas prospek neraca pembayaran Indonesia 2015, terutama terkait dengan ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi. Juga normalisasi sistem moneter yang akan terjadi di Amerika tahun 2015 mendatang.
Ia mengatakan normalisasi sistem moneter AS menunjukkan kecenderungan naiknya suku bunga The Fed. Akhirnya, rapat memutuskan kisaran sementara kurs Rp 11.500 hingga Rp 12.100 per dolar AS.
MAYA NAWANGWULAN
Berita terpopuler:
Newmont Resmi Gugat Pemerintah ke Arbitrase
Renegosiasi Gas Tangguh Dongkrak Penerimaan Negara
Harga Anjlok, Petani Sumenep Sedekahkan Cabai
Berita terkait
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun
4 hari lalu
Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun
4 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen
4 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per
Baca SelengkapnyaProgram 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi
4 hari lalu
PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaEkonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025
4 hari lalu
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
5 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025
6 hari lalu
Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
6 hari lalu
Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.
Baca SelengkapnyaCina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi
7 hari lalu
Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.
Baca SelengkapnyaSekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN
8 hari lalu
Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.
Baca Selengkapnya