TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie, menilai pemerintah akan menerima tawaran penundaan utang (moratorium) setahun penuh sebesar US$ 2,6 miliar, dari negara-negara anggota Paris Club apabila tidak ada syarat yang dapat merugikan Indonesia. "Peringkat Indonesia akan naik positif asalkan kita tidak mempersamakan dengan utang swasta (komparabilitas)," ujarnya kepada wartawan di Departemen Keuangan, Selasa (15/3). Namun menurutnya, apabila Indonesia harus masuk lagi ke dalam program IMF ataupun disamakan dengan utang swasta (komparabilitas), itu bisa mengakibatkan peringkat Indonesia kembali menurun. Menurut Ical, Indonesia tidak akan menerima tawaran moratorium tersebut apabila Indonesia diharuskan masuk IMF dan jika ada persamaan utang swasta (komparabilitas). Mengenai keinginan pemerintah agar suku bunga pada saat moratorium nol persen, Ical mengungkapkan tidak mengetahui hal tersebut. Namun, ia menyarankan untuk menanyakan kepada menteri keuangan, apakah bunga dibayarkan pada saat moratorium atau tidak, atau paling tidak bunga atas bunga utang. "Yang kita harapkan tidak ada bunga pada saat moratorium," katanya. Adapun moratorium sebesar US$ 2,6 miliar tersebut, menurut Ical, akan digunakan sepenuhnya untuk rekonstruksi dan rehabilitasi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sebelumnya, Menteri Keuangan Jusuf Anwar, mengatakan pula akan menerima penundaan utang (moratorium) dari negara-negara Paris Club. Namun, akan dibahas terlebih dahulu mengenai bunganya kepada masing-masing negara anggota Paris Club. Untuk itu, pemerintah akan melakukan pembicaraan bilateral. "Pemerintah mengajukan pembahasan tingkat bunga nol persen," ujarnya kepada wartawan usai konsultasi dengan DPR RI di Jakarta, Senin (14/3) malam. Menkeu menjelaskan moratorium merupakan debt payment, jadi harus dibayar. Karena, merupakan kewajiban (utang) yang tertunda. "Ini bukan suatu kenikmatan yang langgeng," katanya. Evy Flamboyan