Lampu hias dan aksesoris dekoratif dari Kampung Gentur, Cianjur, dipamerkan di gelar produk kreasi Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah di Metro Indah Mall, Bandung, Kamis (28/5). Produk tersebut dijual mulai harga Rp 75.000 sampai Rp 1 juta. TEMPO/Pr
TEMPO.CO,Jakarta - Pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya, A. Prasetyantoko, menyebutkan penetrasi perbankan di Indonesia baru sekitar 30 persen. "Jadi market masih potensial, besar sekali. Terlebih kalu menyasar kredit mikro," katanya seusai seminar mengenai masa depan keuangan perbankan, Senin, 14 April 2014.
Ia mengungkapkan, jika ada pihak yang membidik kredit mikro, keuntungan atau net interest margin (NIM) mampu mencapai 12-13 persen. Prasetyantoko menjelaskan, angka ini bisa begitu tinggi lantaran tidak adanya kompetisi.
"Di microbanking yang penting akses. Asal ada, pasti diambil meski mahal," ucapnya.
Prasetyantoko pun menuturkan profit BRI pada 2013 tercatat Rp 21 triliun. Sedangkan profit Mandiri dan BCA tahun lalu masing-masing Rp 18 triliun dan Rp 14 triliun. Ia menyatakan perolehan BRI merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN
Ia mengatakan NIM perbankan di Indonesia besar. Bahkan, Prasetyantoko melanjutkan, tidak ada negara yang memiliki NIM lebih besar dibanding Indonesia. Ia menyebut hal ini sebagai bukti adanya potensi yang besar di Indonesia.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai jumlah dan nilai aset bekas pengelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang saat ini dikelola Departemen Keuangan tidak akurat.
Setelah menunggu hampir enam tahun PT Bumijawa Sentosa akhirnya bisa menguasai Gedung Aspac (sekarang bernama Gedung Century) yang dibelinya dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
Vista Bella Klaim Miliki Personal Garansi dan Sertifikat
24 November 2008
Vista Bella Klaim Miliki Personal Garansi dan Sertifikat
"Personal garansi dan sertifikat ada di tangan kami jadi itu membuktikan kami yang memiliki hak tagih piutang TPN kepada BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional)," ujar salah seorang penasihat hukum, Rahmat Indra kepada wartawan di KPK, sore ini.
Awalnya, pemerintah berencana membubarkan perusahaan itu pada Februari tahun depan. Namun, niat tersebut diurungkan karena peran lembaga ini dianggap masih penting untuk pengelolaan BUMN bermasalah.
