Pungli Paling Marak di DKI Saat Urus PT dan CV  

Reporter

Editor

Abdul Malik

Senin, 10 Februari 2014 16:49 WIB

Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawardana (kiri). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengatakan DKI Jakarta menjadi daerah dengan tingkat pengaduan tertinggi di Indonesia pada 2013 soal pungutan liar. Menurut dia, sekitar 1.100 pengaduan dari 4.800 pengaduan ada di DKI.

Pengaduan di Jakarta, kata Danang, didominasi pengaduan tentang izin mendirikan bangunan dan izin investasi. "DKI itu pengaduan investasi paling tinggi. Kalau Anda mau membuat perusahaan berbentuk PT atau CV, itu paling banyak pungutan liarnya," kata Danang setelah menghadiri penandatanganan pakta integritas di kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta, Senin, 10 Februari 2014. (Lihat juga: Pungli Kartu Jakarta Pintar, Ahok: Ada 'Susu Tante')

Meski begitu, Danang mengatakan banyaknya pengaduan tidak bisa diartikan kinerja pelayanan publiknya buruk. Banyaknya pengaduan perlu diapresiasi karena menunjukkan tingkat respons masyarakat dan keberanian melakukan pengaduan.

Mengenai adanya pungutan liar di Jakarta, Danang mengatakan dalam satu minggu ini, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berjanji akan menyelesaikan sistem pelayanan investasi. "Akan kami tagih terus janji itu," ujar Danang. Sebagai tindak lanjut, Ombudsman akan memanggil kepala dinas terkait. (Baca juga: Sekolah di Malang Dilarang Pungut Biaya)

Jika tak ada perubahan, Ombudsman akan merekomendasikan pemecatan. "Dan rekomendasi Ombudsman harus dilaksanakan." Untuk setingkat lembaga, Danang mengatakan yang paling banyak mendapat pengaduan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Perhubungan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan umumnya berkenaan dengan masalah pelayanan publik. Sedangkan Kementerian Perhubungan kebanyakan pengaduan dari investor. (Berita lain: Ahok Ancam Guru Pelaku Pungutan Liar)

Masyarakat, kata Danang, bisa mengadu kepada Ombudsman melalui layanan pesan singkat (SMS), surat elektronik (e-mail), surat, atau bahkan datang langsung ke kantor. "Tapi yang paling penting adalah pengaduan harus disertai identitas. Kami tak menerima pengaduan bodong."

FAIZ NASHRILLAH

Terpopuler :
800 Ton Beras Vietnam Diperiksa di Laboratorium
Komitmen Freeport Bangun Smelter Terus Ditagih
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 4.000
Tingkat On Time Performance Merpati Paling Rendah
Strategi Merpati untuk Bisa Terbang ke Jeddah

Berita terkait

Jokowi dan Bos Microsoft Bahas Investasi Besar di Bidang Kecerdasan Buatan

16 menit lalu

Jokowi dan Bos Microsoft Bahas Investasi Besar di Bidang Kecerdasan Buatan

Budi Arie yang mendampingi Jokowi saat bertemu Nadella mengatakan Microsoft akan berinvestasi secara signifikan dalam empat tahun ke depan.

Baca Selengkapnya

Bahlil Prioritaskan Investor Lokal untuk Investasi di IKN: Asing Masuk Klaster Dua

18 jam lalu

Bahlil Prioritaskan Investor Lokal untuk Investasi di IKN: Asing Masuk Klaster Dua

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah memprioritaskan pengusaha dalam negeri untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

18 jam lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kementerian Investasi Bukukan Investasi Senilai Rp 401,5 Triliun

22 jam lalu

Kementerian Investasi Bukukan Investasi Senilai Rp 401,5 Triliun

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membukukan realisasi investasi senilai Rp 401,5 triliun pada triwulan I 2024.

Baca Selengkapnya

Sinar Mas Land Melalui Digital Hub Gelar DNA VC Startup Connect

22 jam lalu

Sinar Mas Land Melalui Digital Hub Gelar DNA VC Startup Connect

Sinar Mas Land melalui Digital Hub berkomitmen untuk terus mendukung kemajuan ekosistem startup digital potensial di Indonesia melalui gerakan Digital Hub Next Action (DNA).

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

1 hari lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

2 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

3 hari lalu

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

Investasi menjadi salah satu langkah keuangan yang wajib dilakukan oleh semua orang.

Baca Selengkapnya

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

3 hari lalu

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

Zulhas menyayangkan baja tak sesuai standar mutu masih diproduksi di Indonesia dengan alasan investasi.

Baca Selengkapnya

Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat

6 hari lalu

Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat

Kejagung menjelaskan kerugian kasus korupsi timah yang mencapai Rp 271 Triliun.

Baca Selengkapnya