Menperin MS Hidayat (kanan) memberikan keterangan pers bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan (kiri). ANTARA FOTO/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Mohammad Soleh Hidayat menyatakan pemerintah menyambut baik permintaan perusahaan asal Jepang, Nippon Asahan Aluminium (NAA) untuk mengadakan perundingan ihwal kepemilikan PT Indonesia Asahan Alumunium. Pertemuan ini sendiri dinilai lebih positif dibandingkan penyelesaian melalui jalur hukum yaitu pengajuan ke badan arbitrase.
"Saya mendapat indikasi nanti mulai Rabu akan diajak berdialog mencari beberapa kemungkinan yang lebih praktis," kata Hidayat saat ditemui di Istana Bogor, Senin, 4 November 2013.
Ia juga menyatakan, hingga saat ini belum ada informasi bahwa NAA mengajukan permasalah Inalum ke arbitrase. Menurut Hidayat, Jepang juga tak terlalu yakin untuk menempuh jalur arbitrase yang justru lebih memakan waktu. Meski demikian, Indonesia tak lantas mengabaikan kepastian hukum atas sengketa kepemilikan PT Inalum.
"Bagi kami yang penting kepemilikan, aset, dan manajemen sudah beralih dan sepenuhnya dipegang oleh Indonesia," kata Hidayat.
Ia juga menyatakan, keputusan NAA untuk menempuh jalur dialog dan belum mengajukan ke badan arbitrase mungkin dipengaruhi oleh pemerintah Jepang. Dengan demikian, opsi dialog antara kedua pihak untuk menempuh jalur yang lebih positif dan singkat kembali terbuka.
"Mudah-mudahan di Jakarta, tim perunding kami sudah mulai membahas pertemuan besok itu."
Permasalahan PT Inalum memang belum selesai hingga penetapan pengembalian kepemilikan perusahaan tersebut dari NAA ke Indonesia. Pemerintah sendiri, dengan kepemilikan saham hingga 100 persen, memastikan perusahaan tersebut akan menjadi Badan Usaha Milik Negara.
Meski aset dan kepemilikan sudah ditransfer, NAA masih mempermasalahan proses tersebut hingga ada wacana membawa ke badan arbitrase.
