TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Institute for Development Economy and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, pemerintah harus melakukan perubahan fundamental pada koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan.
Tujuannya, kata dia, membuat cetak biru mengenai memilah percepatan investasi yang tak membebani kebutuhan bahan baku impor. “Tak bisa lagi hanya memakai cara tambal sulam,” kata Enny saat dihubungi, Sabtu, 18 Oktober 2013.
Enny menuturkan defisit transaksi berjalan terbesar melalui defisit neraca pendapatan. Sebagai gambaran, berdasarkan statistik Bank Indonesia tentang transaksi berjalan neraca pendapatan kuartal kedua 2013, penerimaan kompensasi tenaga kerja Indonesia hanya mencapai US$ 57 miliar, sedangkan pembayaran tenaga kerja asing di Indonesia mencapai US$ 321 miliar.
Untuk itu, kata Enny, salah satu perbaikannya dapat dilakukan dengan mensiasati sisi neraca barang dengan mengurangi impor migas berupa pengurangan jumlah konsumsi yang mengandalkan perbaikan infrastruktur transportasi umum. “Tak ada kota besar yang tak bertumpu pada sektor transportasi umum untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak,” ujar dia.
Selain itu, kata Enny, pengurangan nilai foreign direct investment berupa industri padat modal atau capital intensive yang lebih banyak bertumpu pada modal untuk peralatan dengan menggunakan teknologi tinggi ketimbang tenaga manusia. Industri tersebut, kata dia, kebanyakan tak berorientasi ekspor sehingga tak memberi banyak nilai tambah.
Defisit transaksi berjalan triwulan kedua 2013 meningkat menjadi US$ 9,8 miliar atau sekitar 4,4 persen dari pendapatan domestik bruto. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan defisit di triwulan pertama yang bernilai US$ 5,8 miliar atau sebesar 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto.
Sedangkan pada triwulan ketiga 2013, Bank Indonesia memprediksi defisit neraca transaksi berjalan sebesar 3,4 persen dari PDB, lebih rendah dibandingkan kuartal kedua 2013 sebesar 4,4 persen dari PDB.
