Astra Daihatsu Motor (ADM) memperkenalkan mobil murah terbarunya yaitu Daihatsu AYLA di Hotel Kempinski, Jakarta, (9/9). Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menilai ada permasalahaan koordinasi antar kemnetrian terkait dengan program mobil murah (LCGC). “Seolah-olah tidak ada koordinasi yang baik antar kementerian," kata Wakil Ketua Komisi Energi, Achmad Farial.
Sebab, kata dia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia gencar menekan volume penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sedangkan di pihak lain, Kementerian Perindustrian malah menyetujui program mobil murah. "Antara Kemenenterian Energi dan Kementerian Perindustrian ini tidak nyambung," kata politikus Parta Persatuan Pembangunan itu.
Menurut dia, dengan adanya program mobil murah dapat mengakibatkan membengkaknya penggunaan volume BBM bersubsidi. Pada tahun ini, volume BBM yang disubsidi mencapai 50 juta kilo liter. "Ada kemungkinan membengkak jika ada mobil murah. Tapi kami usahakan ada penurunan dan ini sedang dibahas," ujar dia saat dihubungi Tempo, Kamis, 19 September 2013.
Sejauh ini, Achmad melanjutkan, pemerintah sudah banyak menghabiskan anggaran untuk mensubsidi BBM. Pada 2013, anggaran untuk BBM bersubsidi mencapai Rp 200 triliun.
Achmad mengatakan, untuk menekan pengguanaan BBM bersubsidi caranya yakni dengan memperbaiki transportasi masal. "Jika transportasi bagus dan nyaman maka masyarakat akan nyaman dan perlahan akan beralih menggunakan angkutan publik,” ujarnya.
