TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana menyebutkan perbandingan kualitas antara jalan nasional dengan jalan daerah sangat timpang. Menurut dia, kualitas kemantapan jalan nasional pada 2012 telah mencapai 90,5 persen.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tingkat kemantapan jalan provinsi hanya mencapai 60 persen. “Jalan milik pemerintah kota atau kabupaten lebih parah, tingkat kemantapannya hanya 40 persen,” katanya dalam diskusi percepatan infrastruktur bersama wartawan di Jakarta, Senin, 22 Juli 2013.
Ketimpangan kondisi jalan ini, menurut Armida, akan sangat berpengaruh terhadap tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan kualitas jalan yang buruk, maka konektivitas menjadi rendah. “Ini meningkatkan cost untuk logistik dan mengurangi minat investor untuk masuk ke daerah,” ujarnya.
Dari 39 ribu kilometer total panjang jalan di Indonesia, persentase jalan nasional hanya mencapai 8 persen. Sementara itu persentase jalan daerah mencapai 81 persen. Menurut Armida ini menunjukkan komposisi jalan paling banyak sebetulnya dimiliki pemerintah daerah.
Dalam evaluasi prioritas infrastruktur nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan tingkat kemantapan jalan nasional pada 2014 mencapai 90 persen. Namun pada 2012 lalu pencapaian peningkatan kemantapan jalan sudah melebihi target, yakni 90,5 persen. “Sayangnya kondisi ini tidak diikuti dengan peningkatan kemantapan jalan milik provinsi atau kabupaten dan kota,” kata Armida.
Pemerintah pusat, Armida menjelaskan, harus turun tangan untuk meningkatkan kemantapan jalan daerah. Jika kualitas jalan daerah ini tetap rendah maka indeks performa logistik Indonesia bisa terus merosot.
Pada 2009 hingga 2011, peringkat indeks performa logistik Indonesia berada di poisisi 82. Namun pada 2012 peringkat Indonesia turun jadi 92, hanya lebih baik dari Filipina yang menempati posisi 98 dan Vietnam yang menempati posisi 119.
“Selain disebabkan kualitas jalan yang masih timpang, kinerja pelayanan di pelabuhan yang rendah dan keterbatasan sarana dan prasarana bandar udara juga mempengaruhi peringkat Indonesia,” ujar Armida.
Menurut Armida saat Bappenas ini telah menyiapkan dana alokasi khusus untuk pembangunan transportasi daerah. Dana alokasi ini diarahkan untuk pembangunan jalan dari tingkat desa, kota, hingga provinsi.
“Ini upaya meningkatkan kualitas jalan di daerah,” ujarnya. Besaran dana alokasi khusus yang dikucurkan ke daerah tersebut mencapai Rp 5 triliun. Selain untuk meningkatkan kualitas jalan, dia menjelaskan, program ini juga digunakan untuk membuka akses bagi desa-desa yang selama ini tak terjangkau.
PRAGA UTAMA
Berita Terpopuler:
Jokowi: Blusukan Modalnya Jalan Kaki
SBY Minta Polisi Tindak Tegas FPI
Mantan Bos MI6 Ancam Beberkan Rahasia Perang Irak
Beredar Video FPI Merusak Toko di Makassar
SBY: FPI Kehilangan Makna Ramadan
