Foto udara tambang batubara yang berada di tengah hutan di sekitar Samarinda, Kalimantan Timur. ANTARA/Dedhez Anggara
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Energi Nasional (DEN) meminta pemerintah mengurangi ekspor gas dan batu bara agar bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kebutuhan dalam negeri. Anggota Dewan Energi, Herman Darnel Ibrahim, mengakatan pemerintah harus melakukan reorientasi atas peran gas dan batu bara sebaga penghasil devisa negara menjadi modal pembangunan nasional. "Tapi pengurangan ekspor dilakukan bertahap agar tidak terkena tuntutan dari negara tujuan," kata Herman dalam Dialog Energi di Balai Kartini, Kamis, 11 Juli 2013.
Ia beralasan, kebijakan ekspor gas dan batu bara yang masih gencar dapat mengancam ketahanan energi nasional. Nantinya, sebagai modal ekonomi, gas dan batu bara dapat menjamin ketahanan energi domestik.
Senada, Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Qoyum Tjandranegara mengatakan kebijakan ekpor gas tidak menguntungkan negara. Ia mencontohkan, dengan ekspor gas seharga Rp 4.500 per liter setara minyak, negara kembali membeli BBM (impor) seharga Rp 9.000 per liter. "Justru malah kehilangan devisa Rp 9.500 per liter," ujar Qoyum.
Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pengatur Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Widjonarko sepakat dengan usulan tersebut. Sayangnya, pengolahan dalam negeri belum didukung oleh infrastruktur dan data yang memadai, serta harga gas. Ia mencontohkan, ketersediaan gas sebesar 50 triliun kaki kubik di Jawa Timur tidak bisa diserap. "Itu karena keterbatasan infrastruktur," ujarnya.
Seuai Rencana Komisi Ekonomi Nasional, target bauran energi nasional pada 2025, yakni 25 persen minyak, 30 persen batu bara, dan 22 persen gas. Sementara energi baru terbarukan mendapat porsi sebesar 23 persen. Adapun mulai 2030, minyak hanya 22 persen, batubara 30 persen, gas 23 persen, dan energi baru terbarukan 25 persen.
Wali Kota Cilegon Siap Tunjukkan Pengelolaan Co-Firing TPSA Bagendung
9 hari lalu
Wali Kota Cilegon Siap Tunjukkan Pengelolaan Co-Firing TPSA Bagendung
Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon siap tunjukan proses pengelolaan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung.
