Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany. TEMPO/Jacky Rachmansyah
TEMPO.CO, Jakarta- Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany menyatakan sampai saat ini masih banyak perusahaan tambang yang tak patuh membayar pajak. Hal ini menanggapi pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad beberapa waktu lalu yang mengatakan 60 persen perusahaan tambang tidak bayar pajak.
"Apa yang disampaikan beliau (Abraham Samad) kemungkinan benar. Tapi saya tidak bisa banyak bicara karena ini masalah kepatuhan yang tidak bisa kami buka," kata Fuad di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kamis, 4 Juli 2013.
Ia mengaku pernah diundang oleh KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan SKK Migas untuk membahas sektor pertambangan. Menurut dia, KPK sudah memprioritaskan pengawasan sektor tambang karena banyaknya stakeholder seperti perusahaan tambang, Pemerintah Daerah, dan penegak hukum, yang berkepentingan.
"Interaksinya memang belum optimal untuk usaha tambang. Dan pihak-pihak yang terkait banyak sekali. Sehingga KPK membantu Kemenkeu agar penerimaan pajak di sektor tambang bisa tinggi," katanya.
Direktorat Jenderal Pajak, kata Fuad, terus meminta data dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, Kementerian ESDM, dan surveyor independen. Ia pun mengaku pihaknya selama ini sangat kesulitan untuk mendapatkan data seperti data produksi, data ekspor, dan data penjualan.
"Dan hasil tambang itu kan diangkut oleh tongkang-tongkang lewat pelabuhan kecil dan sungai-sungai. DJP tidak punya kemampuan untuk memonitor itu," katanya.
Oleh karena itu, Fuad mengatakan pihaknya sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak seperti Pelindo, Syahbandar, dan otoritas daerah untuk mengawasi arus pertambangan. "Yang awasi pertambangan banyak sekali instansinya. Saya sangat mengapresiasi jika KPK bantu Direktorat Pajak dan Kemenkeu untuk bidang ini," katanya.
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
14 Maret 2024
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
5 Januari 2024
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.
