Darmin dan Chatib Layak Jadi Menteri Keuangan  

Rabu, 27 Maret 2013 12:33 WIB

Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono, menilai posisi Menteri Keuangan paling cocok diduduki Darmin Nasution atau Chatib Basri. "Yang sudah paham kebijakan fiskal," ujarnya ketika dihubungi, Rabu, 27 Maret 2013.

Ia menjelaskan, tugas Menteri Keuangan dan Gubernur BI berat. Ada masalah defisit kembar yang berasal dari defisit APBN dan defisit perdagangan. Masalah defisit ini pun sumbernya struktural, jadi perlu penyelesaian komprehensif. "Defisit APBN disebabkan oleh lemahnya penerimaan pajak," ujarnya.

Tahun 2012, pajak yang terkumpul Rp 980 triliun, cukup rendah dibandingkan produk domestik bruto yang mencapai Rp 8.200 triliun. Adapun terkait defisit perdagangan, Tony menjelaskan, tingginya impor karena kurangnya daya saing produk non-migas juga jadi pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusinya.

Sejumlah nama yang dispekulasikan muncul sebagai calon Menteri Keuangan pengganti Agus Martowardojo, di antaranya Darmin Nasution yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Anny Ratnawati yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Chatib Basri, serta Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

Sebelumnya, Fuad Rahmany enggan berkomentar soal kabar dirinya menjadi kandidat menggantikan Agus Martowardojo menjadi Menteri Keuangan. "Aku tidak mau ngomong gituan. Semuanya penuh ketidakpastian," kata Fuad beberapa waktu lalu.

Ia menyatakan tak mau berandai-andai dan hanya fokus terhadap pekerjaannya dan bagaimana target penerimaan pajak bisa tercapai. "Pokoknya sekarang saya kerja dulu sebagai Dirjen Pajak. Mikirin bagaimana penerimaan pajak agar tercapai sudah pusing," katanya.

Gita Wirjawan juga membantah pemanggilan mendadak ke Istana Presiden pada akhir bulan lalu berkaitan dengan isu pergeserannya menjadi Menteri Keuangan. "Sama sekali enggak ada (kaitannya). Jangan curiga-curiga, ah," ucapnya beberapa waktu lalu.

MARTHA THERTINA

Topik Terhangat: Kudeta || Serangan Penjara Sleman || Harta Djoko Susilo || Nasib Anas

Berita Lainnya:

Firasat Buruk Pemindahan Tahanan Lapas Sleman
Penyerangan LP Sleman Terencana, Ini Indikasinya
BIN: Senjata Penyerang LP Sleman Bukan Standar TNI

Siapa Tak Trauma Lihat Serangan Penjara Sleman

Berita terkait

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

44 menit lalu

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

6 jam lalu

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

Sampai Mei 2024, importir 9 mobil mewah itu belum melunasi dendanya, yang telah mencapai Rp11,8 miliar.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

8 jam lalu

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?

Baca Selengkapnya

Kisah Royal Enfield Sebelum Memproduksi Motor di India

2 hari lalu

Kisah Royal Enfield Sebelum Memproduksi Motor di India

Sebelum membuat motor, Royal Enfield memproduksi sejumlah produk di bawah tanah

Baca Selengkapnya

Wamenkeu: Tingkat Pengangguran 2024 Turun, Lebih Rendah dari Sebelum Pandemi

2 hari lalu

Wamenkeu: Tingkat Pengangguran 2024 Turun, Lebih Rendah dari Sebelum Pandemi

Wamenkeu Suahasil Nazara mengungkapkan, tingkat pengangguran 2024 telah turun lebih rendah ke level sebelum pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

2 hari lalu

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Konflik Kepentingan Keluarga, Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan

2 hari lalu

Konflik Kepentingan Keluarga, Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan

Kementerian Keuangan membebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean karena dugaan konflik kepentingan dengan keluarga.

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan Kemenkeu, Pengacara Pelapor Minta LKHPN Rahmady Diperiksa

3 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan Kemenkeu, Pengacara Pelapor Minta LKHPN Rahmady Diperiksa

Advokat Andreas mewakili kliennya Wijanto Tirtasana datang ke Kantor Kemenkeu. Dia meminta agar LHKPN Kepala Bea Cukai Purwakarta itu diperiksa

Baca Selengkapnya

Adu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta

3 hari lalu

Adu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy terseret saling lapor ke polisi dan KPK soal uang Rp 60 miliar yang diduga digelapkan rekan bisnis.

Baca Selengkapnya

Kementerian Keuangan Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Usai Dilaporkan ke KPK

4 hari lalu

Kementerian Keuangan Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Usai Dilaporkan ke KPK

Direktorat Jenderal Bea Cukai telah membebatugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy sejak 9 Mei 2024

Baca Selengkapnya