Hanya PKS yang Menolak Agus Martowardojo  

Rabu, 27 Maret 2013 10:07 WIB

Menteri Keuangan Agus Martowardojo. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya sepakat menyetujui Agus Martowardojo sebagai Gubernur Bank Indonesia. Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Demokrat Vera Febianty mengungkapkan, sembilan fraksi mendukung Agus, hanya satu fraksi menolak. "Ada sembilan fraksi, semua setuju aklamasi (mendukung), sedangkan satu menolak sejak awal," ujar Vera usai pemungutan suara di DPR, Selasa, 26 Maret 2013 malam.

Satu fraksi yang menolak dipastikan adalah partai koalisi, yakni Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini diamini oleh Vera. Sebelumnya, anggota PKS Ecky Awal Mucharam menyatakan fraksi menolak dengan alasan stabilitas. "PKS memandang stabilitas harus diutamakan. Pergantian menteri bisa mengganggu stabilitas. Agus Martowardojo sangat layak tetap di posisi Menteri Keuangan," ucapnya siang tadi.

Rapat pengambilan keputusan ini berjalan cukup panjang. Dimulai sekitar pukul 13.00, sempat diskors sekitar pukul 17.30, dan baru usai pukul 20.30. Dua Fraksi, yakni Golkar dan PDIP, sempat mengajukan penundaan pengambilan keputusan secara aklamasi hingga esok. Namun, karena Partai Demokrat berhalangan lantaran ada KLB di Bali dan PKS berkukuh menolak aklamasi, maka diputuskan voting malam ini juga.

Hasil pemungutan suara menunjukkan Agus mendapat dukungan hampir dari seluruh anggota Komisi Keuangan. Dari total 54 suara, sebanyak 46 suara menyetujui Agus sebagai Gubernur BI, 7 suara menolak, dan 1 suara abstain.

Anggota Komisi Keuangan DPR, Maruarar Sirait, meminta agar keputusan menerima atau menolak Agus Martowardojo sebagai Gubernur BI jangan cuma keputusan politik. "Agus Martowardojo lebih baik bagi Indonesia sebagai Menteri Keuangan atau Gubernur BI. Itu pertanyaan besarnya," ucapnya kemarin malam.

Ia pribadi menyatakan tak sepenuhnya puas dengan jawaban Menteri Keuangan dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan kemarin. "Beberapa hal belum puas, tetapi banyak juga yang puas," ujarnya.

MARTHA THERTINA

Ekbis Populer:

Antisipasi Krisis Pangan, Beras Analog Disiapkan

Agus Martowardojo Terpilih Sebagai Gubernur BI

Mahasiswa Ini Punya Usaha Beromzet Rp 300 Juta

Dahlan Wacanakan Bedol RT


Topik Terhangat:
Serangan Penjara Sleman || Adi Vs Eyang Subur || Harta Djoko Susilo ||Agus Martowardojo

Berita terkait

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

1 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

1 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

1 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

2 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

3 jam lalu

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

3 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

Aliansi BEM SI Ancam Bakal Gelar Aksi di DPR dan Kemendikbud Soal UKT

3 jam lalu

Aliansi BEM SI Ancam Bakal Gelar Aksi di DPR dan Kemendikbud Soal UKT

Jika setelah ini tidak ada itikad baik terkait kenaikan UKT, maka aliansi BEM SI akan mengeskalasikan gerakan di jalanan.

Baca Selengkapnya

Cerita BEM SI soal UKT Naik: Ada yang Komunikasi Intens dengan Rektorat, Ada yang Dibungkam

4 jam lalu

Cerita BEM SI soal UKT Naik: Ada yang Komunikasi Intens dengan Rektorat, Ada yang Dibungkam

Koordinator BEM SI menyebut, ada sejumlah mahasiwa yang telah berkomunikasi dengan pihak rektorat soal kenaikan UKT, tapi ada pula yang justru tidak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasinya.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Nilai Agenda Revisi Sejumlah UU di DPR Dilakukan Demi Syahwat Politik

8 jam lalu

Pakar Hukum Nilai Agenda Revisi Sejumlah UU di DPR Dilakukan Demi Syahwat Politik

Revisi UU yang saat ini berlangsung di DPR disebut bukan untuk penguatan hukum.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

9 jam lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya