TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati Soekarnoputri mengkritik kebijakan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang telah mengeluarkan rekomendasi kebijakan yang hampir membangkrutkan sistem moneter Indonesia. "Akibat kekeliruan itu, kita harus menanggung akibatnya," katanya dalam pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin (16/8). Megawati mengakui, selama krisis ekonomi dua lembaga itu telah banyak membantu. Namun IMF sudah mengakui bahwa rekomendasinya banyak yang tidak tepat. "Untuk itu kita ucapkan terima kasih, namun permintan maaf belumlah cukup," katanya.Menurut Megawati, selama ini Indonesia sudah banyak mendengarkan saran dan rekomendasi IMF, dan saatnya kini mereka mendengarkan keluhan kita yang wajar dan absah. "Mereka juga harus berbuat sesuatu untuk memulihkan reputasi dalam pandangan kita," katanya. Agar Indonesia tidak terus salah urus di bawah IMF, kata Megawati, pemerintah meminta MPR mengeluarkan keputusan No. 5/MPR/2003 untuk mengakhiri kerja sama dengan IMF. Pengakhiran kerja sama itu juga dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri.Paket kebijakan ekonomi pasca IMF, kata Megawati, sudah rampung 80 persen. Pelaksanaan paket tersebut telah membantu stabilitas ekonomi makro.Megawati juga menyampaikan bahwa pemerintah telah sukses menjual obligasi pemerintah senilai US $ 1 miliar dengan suku bunga 6,75 persen untuk jangka waktu 10 tahun di pasar internasional. "Kondisi itu menunjukkan masih besarnya kepercayaan internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia," katanya.Meski keliru, Megawati juga menyebut jasa-jasa IMF yang telah memprakarsai penjadwalan utang ke negara-negara dan lembaga peminjam. "Langkah-langkah itu meringankan beban pemerintah yang menganggung kekeliruan rekomendasi IMF sendiri," katanya.Megawati juga mengatakan, dalam kurun waktu 2001-2004, pemerintah telah mengumpulkan pajak sebesar Rp 778,1 trilliun. "Pendapatan ini melampaui pendapatan pajak selama 32 tahun terakhir yang hanya Rp 670,2 trilliun," katanya.Bagja Hidayat - Tempo News Room