TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Boediono meminta para pemangku kepentingan menjembatani kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar bisa mendapatkan akses pembiayaan melalui mekanisme penawaran umum perdana di bursa efek atau initial public offering (IPO).
"Small and medium enterprises kita begitu banyak dan potensinya besar, tapi belum bisa mengakses pembiayaan melalui IPO. Ini perlu dijembatani," kata Boediono ketika menghadiri pembukaan bursa di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu, 2 Januari 2013.
Boediono meminta agar akses ini bisa direalisasikan, terutama oleh otoritas jasa keuangan, para pelaku jasa keuangan, serta pelaku usahanya sendiri. Ia yakin, solusi untuk memperluas akses usaha kecil dan menengah agar mendapat pembiayaan ini bisa dicari dan ditemukan jika para pemangku kepentingan saling berkoordinasi. "Saya harap kalau bisa 2013 ini. IPO bisa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi UKM," katanya.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad memaparkan, memberikan kesempatan bagi UMKM mendapatkan akses IPO merupakan tantangan tersendiri untuk perkembangan pasar modal dalam negeri. "Mudah-mudahan kita bisa. Ini tinggal bagaimana kita sosialisasikan secara baik-baik pada masyarakat saja," ucapnya.
Menurut dia, untuk menerapkan IPO pada UMKM, tidak memerlukan payung hukum sendiri. Tetapi memang masih perlu dikaji lagi, terutama soal sosialisasi pada masyarakat agar membiasakan diri mendapatkan pembiayaan bukan dari bank lagi, melainkan dari pasar modal.
Dalam sosialisasi ini, masyarakat perlu diedukasi lebih lanjut soal hal yang diperlukan untuk mendapat pembiayaan dari pasar modal. Terutama soal laporan keuangan yang harus lebih terbuka dan formal.
Untuk tahap awal, kemungkinan yang bisa diberi kesempatan adalah sektor usaha kelas menengah. Ke depan, katanya, dengan membiasakan pembiayaan dari pasar modal, akan membuat masyarakat tidak bergantung pada pembiayaan dari bank sehingga menyamai posisi negara-negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia, dan Korea. "Di mana pembiayaan dari pasar modal lebih dominan ketimbang bank, bahkan bisa digunakan untuk pembiayaan investasi jangka panjang," kata Muliaman.
Pekan Keempat Februari, Aliran Modal Asing Masuk Rp 1,01 Triliun
25 Februari 2024
Pekan Keempat Februari, Aliran Modal Asing Masuk Rp 1,01 Triliun
Aliran modal asing tetap surplus kendati ada penjualan Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), karena jumlah modal masuk ke pasar saham jauh lebih besar.
Potensi Bursa Karbon Cukup Besar, Bos OJK: 71,95 Persen Karbon Masih Belum Terjual
4 Desember 2023
Potensi Bursa Karbon Cukup Besar, Bos OJK: 71,95 Persen Karbon Masih Belum Terjual
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menjelaskan bahwa ke depan potensi bursa karbon masih cukup besar.
