TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Danareksa Research Institute, Damhuri Nasution, memprediksi perekonomian Indonesia akan tumbuh positif tahun depan di kisaran 6,5 persen. Pertumbuhan masih akan ditopang oleh konsumsi masyarakat dan investasi. "Kontribusinya bisa 2 sampai 3 persen," kata Damhuri di acara Economic Outlook 2013 di menara Bursa Efek Indonesia, Kamis, 29 November 2012.
Masih melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara seperti Cina, India, dan Amerika mengakibatkan pemerintah tidak bisa mengandalkan pertumbuhan dari kinerja ekspor. "Ekspor masih akan melambat meskipun Amerika atau Cina sebagai mitra utama sudah mulai tumbuh. Jadi pemerintah harus jaga kepercayaan konsumen dan investor," katanya.
Damhuri juga meminta agar pemerintah menjaga suku bunga agar tidak naik dengan menjaga inflasi pada titik aman seperti saat ini. Berdasarkan target pemerintah, pada 2012, inflasi ditargetkan berada pada kisaran 4,5 plus-minus 1 persen. "Ekonomi Indonesia bergantung pada suku bunga. Ketika suku bunga naik, ekonomi melambat; ketika turun, ekonomi baik kembali," katanya.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus membaik hingga tujuh tahun ke depan setelah mengalami resesi pada 2008 lalu. Pertumbuhan juga ditopang oleh kondisi perbankan yang cukup baik.
Agar pertumbuhan bisa maksimal dan dapat memenuhi target pemerintah sebesar 6,8 persen pada 2013, ia meminta agar belanja pemerintah bisa optimal. "Setiap tahun, 10 persen belanja tidak terserap. Ini harus dibenahi."
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak terlebih dahulu menaikkan bahan bakar minyak pada tahun depan. Menurut dia, kenaikan BBM akan berdampak pada inflasi yang akhirnya menurunkan konsumsi masyarakat. "Kalau dilakukan studi yang komprehensif. Ini sangat sensitif karena tumpuan pertumbuhan ekonomi ada di konsumsi dan investasi," ujarnya.
Ekonom Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel
13 hari lalu
Ekonom Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel
Ekonom sekaligus Pendiri Indef Didik J. Rachbini mengingatkan pemerintah Indonesia, termasuk Presiden terpilih dalam Pilpres 2024, untuk mengantisipasi dampak konflik Iran dengan Israel.
