TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Gabungan Pengusaha Industri Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi Lukman, mengatakan, ekspor industri makanan dan minuman terkendala oleh hambatan non-tarif yang diberlakukan oleh beberapa negara. Hambatan non-tarif dipandang lebih menyulitkan daripada hambatan tarif.
"Tarif kan jelas berapa persen, bisa kami kalkulasi. Kalau non-tarrif measures, tidak bisa kami kalkulasi. Tiba-tiba munculnya seperti itu," kata Adhi di sela-sela acara World Export Development Forum di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2012.
Adhi mencontohkan, produk ekspor Indonesia yang dikirim ke Uni Emirat Arab baru-baru ini ditolak karena logo halal produk Indonesia tidak diakui di negara tersebut. "Padahal, sudah ada sertifikasi dan sudah dikirim bertahun-tahun," ujar Adhi.
Selain Uni Emirat Arab, Amerika Serikat juga memberlakukan hambatan non-tarif melalui Undang-Undang Manajemen Keselamatan Pangan (Food Safety Management Act). Dalam undang-undang ini, baik produk maupun produsen yang ingin melakukan penetrasi ke pasar Amerika Serikat, harus memenuhi standar yang diberlakukan. "Mulai dari fasilitas seperti pabrik, fasilitas di pabriknya. Jadi bukan hanya produk. Itu yang makin ketat. Kebijakan inilah yang menghambat ekspor makanan dan minuman Indonesia,” kata dia.
Menurut Adhi, perekonomian dunia boleh saja menggiatkan konsep perdagangan bebas (free trade). Tapi, justru dengan free trade ini, negara-negara makin memproteksi pasar domestik dengan hambatan non-tarif. "Sekarang trennya free trade. Tapi sebenarnya dengan free trade akan semakin sulit menghadapi tantangan non-tarrif measures itu karena tidak terukur, tiba-tiba muncul ini, muncul itu," katanya.
Untuk mengatasi hal ini, Adhi melanjutkan, para pelaku industri makanan dan minuman harus mengikuti perkembangan perdagangan global. Pemerintah juga harus waspada dan mengantisipasi pemberlakuan hambatan non-tarif ini. "Dan yang terpenting market intelligent, ini yang harus diwaspadai.”
