TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi terkait proyek-proyek yang ada di blue book. Buku tersebut yang memuat daftar usulan proyek-proyek yang memerlukan dan yang dinilai layak dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan evaluasi itu dilakukan agar proyek yang ada di blue book bisa dibiayai oleh pemerintah lewat badan usaha milik negara.

"Proyek itu kita geser untuk menggunakan pembiayaan sendiri. Kita dorong BUMN untuk mengerjakan pembiayaan sendiri," katanya seusai rapat koordinasi di kantornya, Selasa, 2 Oktober 2012. "Tidak lagi menggunakan soft loan agreement, tapi pembiayaan dari dalam."

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto juga menyatakan hal yang sama. Menurut dia, proyek yang sudah masuk dalam blue book akan diprioritaskan untuk menggunakan pembiayaan dari pemerintah. "Infrastruktur penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Tapi tidak bisa didanai oleh swasta karena tidak cost recoverable," katanya.

Beberapa proyek tersebut, kata Djoko, di antaranya pembangunan irigasi dan waduk. Namun, jika untuk pembangunan jalan tol, pemerintah mengupayakan pembiayaan tetap bersumber dari swasta. "Kecuali jalan tol itu secara ekonomi sangat dibutuhkan, tapi finansial tidak memenuhi syarat. Loan hanya untuk men-support saja," ujar dia.

Di lain pihak, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan evaluasi itu dilakukan berdasarkan arahan dari Presiden SBY untuk melihat proyek mana saja yang dapat dibiayai oleh multilateral. "Justru blue book ini lebih pada pinjaman dari multilateral dan bilateral. Kita ingin meyakinkan apakah proyek itu patut dibiayai oleh multilateral atau bilateral," katanya.

Dia menyatakan pemerintah tidak ingin jika suatu proyek yang sudah dimasukkan dalam blue book ternyata tidak diminati. "Atau kalau ada yang berminat, realisasinya lama pembangunannya lama. Jadi, ini semuanya sedang dievaluasi," katanya.

ANGGA SUKMA WIJAYA