TEMPO Interaktif, Jakarta:Pasangan calon presiden peserta pemilu mendatang diminta mengumumkan platform ekonomi masing-masing. Selain itu mereka juga diharapkan mengumumkan kabinet bayangan, terutama untuk posisi menteri-menteri yang terkait dengan pembangunan ekonomi. Hal itu akan menjadi patokan dalam menilai kinerja mereka apabila sudah menduduki posisi di pemerintahan. "Tidak hanya bikin biografi saja," kata pengamat ekonomoi Faisal Basri kepada wartawan, Jumat (14/5). Menurut Faisal, ada lima pokok permasalahan yang harus dipecahkan oleh pemerintah nanti. Pertama, adalah mengatasi perangkap pertumbuhan ekonomi yang rendah dan mengatasi pengangguran. Selain itu pemerintah juga harus segera mengatasi tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar. Di samping itu, persoalan lain yang juga sangat penting adalah mengatasi daya saing ekonomi yang terus melorot. Untuk dapat memberikan harapan kepada rakyat, kata Faisal, pemerintahan mendatang juga harus mempersiapkan program ekonomi 100 hari pertama pemerintah. Program ini, harus feasible, realistis, dan mudah dilaksanakan. Misalnya, penanganan korupsi.Soal siapa yang harus menduduki posisi menteri perekonomian, Faisal tidak mempermasalahkan apakah orang tersebut berasal dari partai politik, profesional, ataupun militer. Yang paling penting, menurutnya, orang itu harus memiliki kemampuan, komitmen, dan kredibilitas. "Yang paling penting lihat track record-nya," katanya. Pengamat ekonomi CIDES, Umar Juoro, pada kesempatan yang sama mengatakan masalah terbesar yang dihadapi saat ini adalah rendahnya investasi dan tingginya pengangguran. Untuk mengatasi hal ini, menurutnya, tidak diperlukan kebijakan ekonomi yang canggih. "Yang praktikal saja," kata dia. Faisal menambahkan, tahun lalu, tingkat investasi hanya 19 persen dari produk domestik bruto. Nilai investasi ini paling kecil dalam sejarah perekonomian Indonesia sejak tahun 1990-an. Selain itu Faisal juga menyoroti tingginya perbedaan suku bunga kredit dengan bunga deposito yang mencapai sekitar 8,5 persen. Angka ini paling besar di antara negara-negara Asia. Korea Selatan, misalnya, perbedaan bunga kredit dan deposito hanya 2 persen. Sedangkan Filipina, Thailand, dan Malaysia hanya 4 persen. "Perbankan Indonesia sudah seperti rentenir," katanya. Sapto Pradityo/Agung - Tempo News Room