TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah berencana membayarkan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil, TNI/Polri, dan pensiunan sebesar take home pay (THP) pada bulan Juni atau Juli. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Anggaran Achmad Rohjadi usai rapat kerja dengan Panitia Anggaran DPR di gedung parlemen, Rabu (5/5).Menurut Rohjadi, dari beberapa alternatif yang dikaji, pemerintah lebih condong mengambil keputusan pembayaran gaji sebesar THP. "Nanti direncanakan gaji yang diterima sebesar THP pada bulan Juni atau Juli," katanya.Gaji ke-13 merupakan kesepakatan antara Panitia Anggaran dengan pemerintah saat pembahasan APBN 2004 Oktober tahun lalu. Gaji ini merupakan alternatif pengganti karena tidak adanya kenaikan gaji pada tahun ini bagi pegawai negeri sipil, TNI/Polri dan pensiunan. Gaji ke-13 sekaligus merupakan pengganti tunjangan hari raya.Dipilihnya bulan Juni atau Juli, kata Rochjadi, karena pada pertengahan tahun itu terjadi kenaikan kelas dan pergantian tahun ajaran baru. "Ini netral, tidak ada hubungannya dengan politik seperti pemilu dan sebagainya," katanya.Gaji ke-13 merupakan kali kedua dibayarkan pemerintah untuk pegawai negeri. Pada tahun 1985 pemerintah juga menganggarkan gaji seperti ini sebagai pengganti tak adanya kenaikan gaji. Namun, waktu itu gaji ke-13 hanya gaji pokok ditambah tunjangan saja. Itu pun pegawai negeri yang menerima ditentukan dengan beberapa kriteria. "Terbatas saja, pejabat negara tidak menerima," ujarnya.Menanggapi adanya beberapa daerah yang sudah membayarkan gaji ke-13 bagi pegawai negeri yang bekerja di instansi di bawahnya, kata Rochjadi, merupakan hak setiap pemerintah daerah yang bersangkutan. Yang jelas, katanya, hingga saat ini belum ada instruksi dari pemerintah pusat untuk membayar gaji itu. "Kalau ada yang sudah dibayar, berarti mereka mengambil dari pendapatan daerahnya sendiri, bukan dari pusat," katanya.Dalam rapat kerja itu, terungkap Pemda Kebumen sudah membayarkan gaji pegawai negeri untuk pegawai negerinya. Sofyan, anggota panitia dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu, mengungkapkan di daerahnya para pegawai negeri daerah sudah menerima gaji di luar gaji bulanan.Pembayaran tanpa menunggu instruksi dari pemerintah itu, kata Rochjadi, berisiko meruginya pemerintah daerah bersangkutan. Pasalnya, pemerintah juga belum menginstruksikan besaran gaji ke-13 kepada pemerintah daerah. "Jika yang dibayar gaji pokok ditambah tunjangan, sementara nanti Juni ternyata take home pay, itu risikonya," ujarnya.Bagi pemerintah daerah yang sudah membayar gaji ke-13, pemerintah pusat akan menggantinya sebesar dana yang dikeluarkan dengan merujuk pada pembayaran gaji sebesar THP. Dalam kesepakatan dengan DPR tahun lalu, semula anggaran yang disiapkan untuk pembayaran gaji ke-13 sebesar Rp 3 triliun. Tapi dalam pembahasan selanjutnya, DPR meminta jumlah itu dinaikkan menjadi Rp 5,5 triliun. Sumbernya berasal dari dana alokasi umum yang ada di pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2004. Bagja Hidayat - Tempo News Room