TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika menilai Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi rawan dalam pengembangan televisi digital. Jaraknya yang dekat dengan negara tetangga menyebabkan pemerintah mendahulukan Riau agar bisa menikmati layanan televisi digital.
"Kami khawatir jika negara tetangga sudah menerapkan sistem digital sementara Riau belum, maka masyarakat di sana akan berpaling ke negara tetangga," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gatot S. Dewa Broto, ketika dihubungi Tempo, Selasa, 31 Juli 2012.
Di dalam peta pembagian zona wilayah siaran digital, Kepulauan Riau sebenarnya masuk pada zona 15 atau wilayah terakhir. Di zona ini hanya ada tiga televisi pemenang seleksi siaran digital yaitu RCTI Network, SCTV Batam, dan Trans TV Batam.
Hanya saja, menurut Gatot, mereka yang kalah bukan berarti tidak bisa siaran di Riau. Televisi-televisi tersebut harus menyewa pemancar yang dibangun oleh pemenang seleksi di Kepulauan Riau.
Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPM). Dari hasil tersebut ada 23 stasiun televisi lolos seleksi televisi digital dan tersebar di lima zona.
Seleksi dilakukan pada lima zona layanan dari lima belas zona. Kelima zona layanan tersebut adalah Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur), serta Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau).
SYAILENDRA
Berita ekonomi lainnya:
Jembatan Selat Sunda, Tomy Winata Manut Pemerintah
Pemerintah Siapkan 500 Hektare untuk Foxconn
Mimpi Dahlan: 60 Juta Penumpang di Bandara Soetta
Pra studi JSS, Tomy Danai US$ 60 Juta
Demi Mobil Listrik, PLN Dirikan 10 Pom Listrik
23 Stasiun TV Lolos Seleksi TV Digital
Berita terkait
Kata Pengguna Layanan Starlink: Harga Lebih Irit, tapi Tak Cocok di Perkotaan, Kenapa?
8 hari lalu
Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan layanan koneksi Starlink lebih dibutuhkan di daerah yang terisolir dan minim jaringan internet.
Baca SelengkapnyaPsikolog Sebut Perlunya Orang Tua Terapkan Aturan Jelas Penggunaan Ponsel pada Anak
20 hari lalu
Orang tua harus memiliki aturan yang jelas dan konsisten untuk mendisiplinkan penggunaan ponsel dan aplikasi pada anak.
Baca SelengkapnyaKominfo Gandeng Tony Blair Institute Antisipasi Kejahatan Artificial Intelligence
25 hari lalu
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Tony Blair Institute for Global Change bekerja sama antisipasi kejahatan Artificial Intelligence.
Baca Selengkapnya56 Siswa SMK Ini Jalani Program Backpacker dari Sekolahnya ke 20 Negara
42 hari lalu
Selain mencari pengalaman dan ilmu di kampus-kampus tujuan, siswa santri ini juga membagikan ilmu dan pengetahuan di bidang teknologi informasi.
Baca SelengkapnyaPrabowo Tegas di Debat Capres Mau Bangun Pabrik Ponsel, Pengamat: TKDN-nya Saja
6 Februari 2024
Barangkali tak dibayangkan Prabowo, pengamat telekomunikasi yang pernah bekerja di Jerman ini sebut bikin pabrik ponsel di Indonesia tidak mudah.
Baca SelengkapnyaJanji Capres Bangun Teknologi Informasi, Peneliti TII: Perlu Insentif dan Kebebasan Ekonomi
5 Februari 2024
Pemerintah perlu menyediakan insentif untuk membangun dan memperkuat teknologi informasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTiga Capres soal Teknologi Informasi: Dari Bangun Pabrik hingga Penguatan SDM
5 Februari 2024
Dalam debat kelima Ahad malam, tiga Capres menjelaskan pandangannya soal kedaulatan teknologi informasi.
Baca SelengkapnyaTop 3 Tekno: Tunggakan Uang Kuliah di ITB, Prabowo Mau Tambah Dokter
5 Februari 2024
Berita dari ITB puncaki Top 3 Tekno terkini. Tapi yang mendominasi adalah berita dari debat capres yang bahas teknologi informasi dan kesehatan.
Baca SelengkapnyaTeknologi Informasi di Debat Capres, Pakar di ITB Sebut 3 Tantangan Rezim Baru
4 Februari 2024
Pakar teknologi informasi dari ITB mengatakan rezim baru perlu melakukan digitalisasi dan pencerdasan secara masif untuk transformasi Indonesia.
Baca SelengkapnyaTarget Internet Minimal 100 Mbps, Link Net: Kami Pelajari Dulu
30 Januari 2024
Link Net masih mempelajari potensi penerapan internet minimal 100 Mbps. Butuh penyesuaian infrastruktur dan harga.
Baca Selengkapnya