TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan sudah mengajukan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan sebesar Rp 10 miliar untuk pembangunan Bandara Internasional Kertajati, Karawang, Jawa Barat. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bakti S. Gumay, menyatakan pembangunan bandara yang butuh dana total sebesar Rp 8,29 triliun ini ditargetkan rampung pada 2020.
Dana Rp 10 miliar itu juga akan digunakan sebagai duit awal pemagaran lahan yang sudah dibebaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bandara Kertajati merupakan salah satu prioritas dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI). "Kami ingin target pelaksanaan proyek bisa dilakukan pertengahan tahun ini."
Pemerintah sedang merevisi aturan Peraturan Menteri Perhubungan No 34 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi Bandara agar dana APBN bisa digunakan dalam pembangunan Kertajati. “Kami koordinasikan juga dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas,” katanya.
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan rencana pemerintah pusat membangun dua bandar udara di Jawa Barat tersebut juga akan dilengkapi dengan jalur kereta api. Kedua bandara itu akan dibangun di Kabupaten Karawang dan Majalengka.
Dalam proyek ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyanggupi untuk menjajaki pasar mulai bulan Januari-Februari lalu. Penjajakan pasar ini diperlukan karena pembangunan Bandara Kertajati dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah dan investor swasta.
Penjajakan pasar ini juga akan menentukan proporsi dana yang disepakati antara pemerintah dan investor. “Nanti dilihat mau dibangun terminal seperti apa. Mau yang efisien atau menarik untuk didatangi. Nah, itu tergantung dari jajak pasar ini,” ujar Bambang.
