TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPP HNSI) meminta pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada nelayan jika pemerintah tetap menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per 1 April 2012.

"Saran kami, nelayan diberikan kompensasi agar mereka tetap bisa membeli BBM dengan harga Rp 4.500 per liter," kata Ketua Umum DPP HNSI, Yussuf Solichien, di kantor DPP HNSI, Jalan Ir H. Juanda, Jakarta, Kamis, 15 Maret 2012.

Menurut Yussuf, kompensasi itu dapat diberikan pemerintah kepada nelayan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). "Jika nanti BBM naik menjadi Rp 6.000 per liter, maka kompensasinya sebesar Rp 1.500 per liter," ujar dia.

Yussuf mengatakan pemberian kompensasi itu cukup adil. Soalnya, hanya nelayan yang melaut saja yang diharapkan mendapatkan kompensasi tersebut. "Alasannya, untuk meningkatkan produktivitas mereka," ucapnya.

Tapi, kata Yussuf, jika pemerintah tetap tidak memberikan kompensasi kepada nelayan akibat kenaikan harga BBM, maka pemerintah benar-benar sudah tidak punya hati nurani untuk rakyatnya sendiri. "Negara ada untuk rakyatnya," ujar dia.

DPP HNSI sendiri telah menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. "Kami sangat keberatan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi, terutama untuk nelayan," kata Yussuf.

Menurut dia, dengan harga BBM subsidi Rp 4.500 saat ini, nelayan hanya cukup untuk mendukung kebutuhan hidup sehari-hari. Nelayan tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya dan mereka tetap terjerat dalam kemiskinan.

"Bisa dibayangkan jika harga BBM subsidi dinaikkan lagi. Nasib nelayan akan lebih terpuruk dan angka kemiskinan akan bertambah besar," ujarnya.

PRIHANDOKO