TEMPO Interaktif, Jakarta -Anggota Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas, Adi Subagyo, menyatakan akan sangat sulit bagi pemerintah melaksanakan usulan dewan mengenai penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) premium non subsidi. "Berat dalam menyiapkan infrastrukturnya," kata Adi, ketika dihubungi oleh Tempo, Selasa (28/12).

Ia menjelaskan, usulan penyediaan bbm premium non subsidi sejatinya adalah usulan yang bagus. Namun dalam penerapannya memerlukan pembangunan dan persiapan infrastruktur yang lebih rumit ketimbang pembatasan langsung dengan menggunakan pelat. Lagipula pengawasannya juga akan lebih sulit, "Karena mengawasi satu produk yang berbeda harga. Itu akan lebih rumit, " katanya.

Mengenai harga minyak dunia yang terus melambung dan diperkirakan akan menyentuh angka US$ 100 dolar per barel pada tahun depan, Adi menyatakan bahwa pemerintah juga telah mengantisipasi hal tersebut. Namun, program pembatasan BBM yang telah direncanakan oleh pemerintah tidak akan terganggu dengan adanya kenaikan harga minyak tersebut."Justru itu akan memperkuat kita untuk melaksanakan pembatasan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh, juga menegaskan bahwa kenaikan harga minyak dunia tidak akan menggangu rencana pemerintah dalam melaksanakan pembatasan. Hal tersebut justru memperkuat alasan pemerintah dalam melaksanakan pembatasan.

Mengenai waktu pembatasan akan tetap berlangsung sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah bersama Komisi VII DPR RI yaitu diakhir kwartal pertama 2011. "Waktunya sesuai ketentuan bersama," kata Darwin.

GUSTIDHA BUDIARTIE