TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menindak aktivitas penyelundupan dan impor ilegal yang ditengarai makin marak akhir-akhir ini. Salah satu caranya dengan menutup pelabuhan yang ditengarai menjadi pintu masuk impor ilegal.
"Kita minta jajaran bea cukai untuk mengurangi penyelundupan dan impor ilegal," kata Menteri Sri menjawab pertanyaan Tempo usai rapat kerja 'Antisipasi Dampak Krisis Ekonomi melalui Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai', Rabu (22/10).
Hal itu, kata Sri Mulyani, bisa dilakukan dengan menertibkan pelabuhan-pelabuhan yang selama ini ditengarai memiliki aktivitas ilegal cukup banyak. "Saya sudah bicara dengan Menhub (Menteri Perhubungan), untuk pelabuhan yang dianggap memiliki potensi untuk masuknya penyelundupan, kita minta untuk ditertibkan atau kalau perlu ditutup," katanya.
Kemudian, untuk impor komoditas tertentu yang berpotensi besar diselundupkan seperti elektronik dan tekstil akan disentralisasikan di beberapa pelabuhan. "Nantinya, produk itu hanya bisa masuk ke beberapa port saja. Di luar itu kita tidak akan layani, sehingga kalau ada barang tekstil masuk di pelabuhan lain kita akan asumsikan ini mungkin akan melanggar," katanya. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan pengawasan.
Kemudian, seluruh jajaran bea dan cukai diminta untuk mengantisipasi turunnya ekspor dengan memberikan pelayanan ekspor sebaik-baiknya. Untuk hal ini, Bea dan Cukai akan mempercepat program NSW (Nasional Single Window) dan membahasnya dengan para eksportir sehingga kegiatan ekspor tidak mendapatkan gangguan.
Kebijakan itu, kata Sri Mulyani, dilakukan sebagai antisipasi terhadap perlambatan perekonomian global, terutama menurunnya pertumbuhan ekonomi di kawasan Amerika, Eropa, dan lainnya. Dengan menurunya permintaan ekspor, negara-negara asinya yang banyak menghasilkan produk berbasis ekspor akan mencari pasar lain, termasuk Indonesia.
Gunanto E S
"Kita minta jajaran bea cukai untuk mengurangi penyelundupan dan impor ilegal," kata Menteri Sri menjawab pertanyaan Tempo usai rapat kerja 'Antisipasi Dampak Krisis Ekonomi melalui Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai', Rabu (22/10).
Hal itu, kata Sri Mulyani, bisa dilakukan dengan menertibkan pelabuhan-pelabuhan yang selama ini ditengarai memiliki aktivitas ilegal cukup banyak. "Saya sudah bicara dengan Menhub (Menteri Perhubungan), untuk pelabuhan yang dianggap memiliki potensi untuk masuknya penyelundupan, kita minta untuk ditertibkan atau kalau perlu ditutup," katanya.
Kemudian, untuk impor komoditas tertentu yang berpotensi besar diselundupkan seperti elektronik dan tekstil akan disentralisasikan di beberapa pelabuhan. "Nantinya, produk itu hanya bisa masuk ke beberapa port saja. Di luar itu kita tidak akan layani, sehingga kalau ada barang tekstil masuk di pelabuhan lain kita akan asumsikan ini mungkin akan melanggar," katanya. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan pengawasan.
Kemudian, seluruh jajaran bea dan cukai diminta untuk mengantisipasi turunnya ekspor dengan memberikan pelayanan ekspor sebaik-baiknya. Untuk hal ini, Bea dan Cukai akan mempercepat program NSW (Nasional Single Window) dan membahasnya dengan para eksportir sehingga kegiatan ekspor tidak mendapatkan gangguan.
Kebijakan itu, kata Sri Mulyani, dilakukan sebagai antisipasi terhadap perlambatan perekonomian global, terutama menurunnya pertumbuhan ekonomi di kawasan Amerika, Eropa, dan lainnya. Dengan menurunya permintaan ekspor, negara-negara asinya yang banyak menghasilkan produk berbasis ekspor akan mencari pasar lain, termasuk Indonesia.
Gunanto E S
