TEMPO Interaktif, Jakarta: Agar kita tetap mendapat dukungan dari negara donor dan lembaga multilateral yang lain, kata Sri Adiningsih. Presiden Megawati Soekarno Putri menghendaki, keluarnya Indonesia dari IMF harus dilakukan secara elegan. Keputusan itu jangan sampai menimbulkan masalah baru atau gejolak terhadap perekonomian Indonesia. Presiden mengungkapkan hal itu, seperti dikutip Anggota Tim Penasihat Ekonomi Presiden Sri Adiningsih, usai mengikuti pertemuan ekonomi di Istana Negara Jakarta Kamis (1/5). Kami memberikan rekomendasi agar Indonesia dan bisa keluar dari IMF secara baik-baik, tanpa gejolak ekonomi, kata Adiningsih. Dalam pertemuan itu hadir pula Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yutaka Limura, dan tim penasihat ekonomi perdana menteri Jepang. Dalam pertemuan itu dibicarakan tentang strategi perekonomian Indonesia dan pasca penghentian kerja sama dengan IMF. Tim penasehat presiden antara lain merekomendasikan agar agar kebijakan keluar dari IMF itu disosialisasikan dengan baik, dan dilakukan ke dalam maupun luar negeri. Tim juga merekomendasikan upaya agarIndonesia dan dapat mengatasi masalah financial gap dan fiskal gap dengan baik. Agar kita tetap mendapat dukungan dari negara donor dan lembaga multilateral yang lain, kata Sri Adiningsih. Rekomendasi itu disampaikan secara detil, termasuk program-program yang sebaiknya ditempuh. Ditambahkan oleh anggota tim yang lain, Sri Mulyani, program yang dimaksud seperti perbaikan sistem perpajakan, perburuhan, keamanan dan iklim investasi. Adiningsih menegaskan, keluarnya Indonesia dari IMF bukan berarti pemerintah tidak akan mendapat dukungan dari lembaga atau negara kreditor lain. Dia optimis bantuan pasti ada. Kan mash ada CGI, kata dia. Optimisme itu didasarkan atas evaluasi Departemen Keuangan tentang fiscal gap yang makin menurun. Menurutnya, itu pertanda yang baik. Depkeu sendiri tengah melakukan simulasi. Diakuinya masalah fiskal gap itu memang berat. Tapi ia yakin hal itu bisa diatasi, baik dari pemasukan domestik maupun investasi asing. Menurut Sri Mulyani, kondisi makroekonomi mulai membaik, bisa dijadikan landasan untuk penutusan kerjasama dengan IMF. Kerjasama yang akan selesai akhir tahun ini, akan ditindaklanjuti dengan Pos Program Monitoring. Program ini harus diikuti oleh negara yang menerima bantuan IMF, apalagi yang menerima bantuan lebih dari 100 persen kuota. Kendati harus mengikuti mekanisme itu, ia berharap pemerintah bisa menjalankan reformasi ekonomi. Ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan dunia. Pemerintah, kata Sri Mulyani harus melakukan kajian terhadap risiko yang harus ditanggung pasca penghentian kerjasama dengan IMF itu. Misalnya aspek makro ekonomi, termasuk fiskal dan neraca pembayaran harus bisa ditangani. (Retno Sulistyowati/TNR)