TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya secara khusus menyiapkan alokasi anggaran untuk pengadaan teknologi informasi (IT) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal itu terkait dengan implementasi dari kebijakan pertukaran data secara otomatis untuk keperluan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran data pajak, yang akan dimulai tahun depan.
"Kami tidak hanya antisipasi AEoI, ini sifatnya fundamental akan memperkuat DJP tidak hanya untuk mengolah data, tapi untuk bagaimana kita harus memanfaatkan data itu," ujarnya, dalam rapat kerja di Komisi Keuangan DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Juni 2017.
Baca: Ikut Pertukaran Data Pajak, Apa Saja Yang Harus Diwaspadai
Sri Mulyani menuturkan rencana pengadaan IT perpajakan itu akan masuk dalam program prioritas DJP di 2018. "Kami sudah minta ke DJP untuk pengadaan IT ini."
Sri Mulyani kemudian menyampaikan hasil review sistem IT di DJP yang dilakukan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) beberapa waktu lalu. "Mereka sampaikan harus ada beberapa hal yang disetarakan dari sisi safety, safeguard, security, dan harus dilakukan dalam tiga bulan ini," ucapnya.
Adapun berdasarkan rapat hari ini, pagu anggaran yang disetujui akan diberikan kepada DJP di 2018 mencapai Rp 6,21 triliun, dari total pagu anggaran indikatif Kementerian Keuangan sebesar Rp 45,72 triliun.
Seperti diketahui, Sri Mulyani sebelumnya telah menghadiri OECD Ministerial Council Meeting di Paris, Perancis, dengan agenda yaitu penandatanganan Multilateral Instrument (MLI) to implement tax treaty related measure to prevenr Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), pada 7 Juni lalu.
Adapun tujuan dari kesepakatan itu adalah memutakhirkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.
Sri Mulyani juga bertemu dengan Direktur Center for Tax Policy and Analysis OECD untuk membicarakan kesiapan legislasi domestik Indonesia untuk implementasi AEoI dan memastikan Indonesia tidak dilaporkan sebagai negara yang gagal memenuhi komitmennya. Di mana di dalamnya disampaikan dan dikonsultasikan pula kesiapan Indonesia untuk implementasi AEoI.
GHOIDA RAHMAH
