TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada kementerian dan lembaga agar melakukan penghematan besar-besaran. Hal itu ia sampaikan dalam sidang paripurna kabinet di Istana Negara, Selasa, 4 April 2017.
Usai rapat, Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan akan segera melakukan penyisiran mengenai pos anggaran mana saja yang bisa dihemat. Ia memperkirakan ada sekitar Rp 6 triliun anggaran yang bisa dihemat.
”Selama ini banyak proyek yang dikreasi tapi fungsinya tidak ada,” ucap Budi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 4 April 2017.
Baca: Sri Mulyani Minta LMAN Efektif dan Efisien Belanja Tanah
Langkah penghematan, kata Budi, tidak akan mengganggu proyek-proyek prioritas nasional yang ditargetkan tuntas pada 2018. Menurut dia, dengan adanya proyek prioritas nasional realisasi anggaran menjadi fokus. Ia optimistis proyek yang ditargetkan 2018 tuntas bisa terlaksana.
Di luar anggaran untuk proyek yang bisa dipangkas, ada pos lainnya yang bisa dilakukan efisiensi. Salah satunya pos perjalanan dinas dan rapat kerja. “Kami efisienkan perjalanan ke luar kota dan luar negeri serta rapat di kantor terus,” ucap Budi.
Baca: Empat Perusahaan Asuransi Jiwa Jajaki Pembentukan DPLK
Dalam sidang paripurna kabinet yang membahas pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, Presiden Jokowi meminta agar program rutinitas tahunan diperiksa kembali mana anggaran yang bisa dipangkas. Presiden ingin pemangkasan anggaran di pos yang tidak perlu agar dialihkan menjadi belanja modal.
”Saya kira banyak sekali biaya yang bisa dihemat,” ucap Jokowi.
ADITYA BUDIMAN
