Kementerian Perhubungan Targetkan Efisiensi Rp 6 Triliun  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Repulik Indonesia Joko Widodo didampingi (ki-ka) Direktur Angkasa Pura 1 Danang Baskoro, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X memberikan keterangan pers kepada awak media sesuai meletakan batu pertama pada lokasi pembagunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Temon, Kulonprogo, Yogyakarta, 27 Januari 2017. TEMPO/Pius Erlangga

    Presiden Repulik Indonesia Joko Widodo didampingi (ki-ka) Direktur Angkasa Pura 1 Danang Baskoro, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X memberikan keterangan pers kepada awak media sesuai meletakan batu pertama pada lokasi pembagunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Temon, Kulonprogo, Yogyakarta, 27 Januari 2017. TEMPO/Pius Erlangga

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada kementerian dan lembaga agar melakukan penghematan besar-besaran. Hal itu ia sampaikan dalam sidang paripurna kabinet di Istana Negara, Selasa, 4 April 2017.

    Usai rapat, Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan akan segera melakukan penyisiran mengenai pos anggaran mana saja yang bisa dihemat. Ia memperkirakan ada sekitar Rp 6 triliun anggaran yang bisa dihemat.

    ”Selama ini banyak proyek yang dikreasi tapi fungsinya tidak ada,” ucap Budi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 4 April 2017.

    Baca: Sri Mulyani Minta LMAN Efektif dan Efisien Belanja Tanah

    Langkah penghematan, kata Budi, tidak akan mengganggu proyek-proyek prioritas nasional yang ditargetkan tuntas pada 2018. Menurut dia, dengan adanya proyek prioritas nasional realisasi anggaran menjadi fokus. Ia optimistis proyek yang ditargetkan 2018 tuntas bisa terlaksana.

    Di luar anggaran untuk proyek yang bisa dipangkas, ada pos lainnya yang bisa dilakukan efisiensi. Salah satunya pos perjalanan dinas dan rapat kerja. “Kami efisienkan perjalanan ke luar kota dan luar negeri serta rapat di kantor terus,” ucap Budi.

    Baca: Empat Perusahaan Asuransi Jiwa Jajaki Pembentukan DPLK

    Dalam sidang paripurna kabinet yang membahas pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, Presiden Jokowi meminta agar program rutinitas tahunan diperiksa kembali mana anggaran yang bisa dipangkas. Presiden ingin pemangkasan anggaran di pos yang tidak perlu agar dialihkan menjadi belanja modal.

    ”Saya kira banyak sekali biaya yang bisa dihemat,” ucap Jokowi.

    ADITYA BUDIMAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.