TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan aset-aset yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara bisa dioptimalkan untuk menunjang pembangunan. Ia tak mau aset-aset yang bermanfaat malah justru menghambat proyek infrastruktur. "Aset BUMN harus dimaksimalkan untuk kepentingan umum," kata presiden dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 23 November 2016.
Baca: Bertemu PM Belanda, Jokowi Terkenang Saat Jadi Gubernur DKI
Kendati aset tersebut beralih fungsi, bukan berarti tidak ada kompensasi yang didapatkan oleh pemilik aset. Jokowi mengatakan optimalisasi aset BUMN yang digunakan untuk mendukung pembangunan mesti sesuai dengan peraturan. Dengan demikian tidak ada alasan bagi BUMN yang asetnya ada dalam proyek pembangunan tidak melepasnya. "BUMN harus bisa menunjang pembangunan," kata Jokowi.
Baca: Bahas NCICD dan Investasi, 6 CEO dari Belanda Temui Jokowi
Salah satu yang menjadi perhatian Presiden Jokowi ialah pengembangan kawasan Walini di Jawa Barat. Selain akan dilewati jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, kawasan Walini yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara VIII rencananya akan di kembangkan menjadi kawasan pendidikan. Jokowi meminta kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian BUMN berkoordinasi mencari lahan yang bisa digunakan untuk kawasan pendidikan.
Selain aset milik BUMN, pemerintah juga ingin mengoptimalisasi aset yang dikuasai oleh Tentara Nasional Indonesia. Namun sebelum mengoptimalkan aset, presiden ingin TNI menginventarisasi aset yang ada. "pemanfaatan aset TNI harus berada dalam koridor perundang-undangan," ucap Jokowi.
Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya Hadiyan Sumintaatmadja menuturkan sudah ada aset TNI yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Salah satunya, kata dia, ialah bandara. "Ada aset TNI yang digunakan BUMN untuk kepentingan publik," ucapnya.
ADITYA BUDIMAN
