TEMPO.CO, Jakarta - Realisasi anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara hingga akhir Mei 2016 baru mencapai 14,69 persen atau setara Rp 50,67 miliar. Nilai ini masih jauh dibanding pagu awal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 senilai Rp 345 miliar.
“Ini belum termasuk paket pekerjaan yang sudah kontrak, namun belum jatuh tempo termin pembayaran sebesar Rp 34,79 miliar,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno dalam rapat kerja di DPR pada Kamis, 16 Juni 2016.
Baca Juga:
Kementerian BUMN mengalokasikan anggaran untuk delapan unit kerja. Anggaran terbesar terdapat di Sekretariat Rp 165 miliar. Sedangkan yang terealisasi baru 23,47 persen atau sebesar Rp 38,9 miliar.
Selanjutnya, anggaran untuk Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis baru terealisasi 8,21 persen atau Rp 4 miliar dari pagu Rp 49,1 miliar. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha telah menggunakan 4,7 persen anggaran dari Rp 50 miliar.
Rencananya, pemerintah akan memangkas anggaran dalam APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 95,077 miliar sehingga anggaran tersisa Rp 249,9 miliar. Sasaran pemotongan antara lain renovasi gedung, anggaran sisa lelang atau swakelola, perjalanan dinas, kegiatan lelang yang belum kontrak, dan sisa anggaran yang outputnya telah tercapai.
Baca Juga:
Pos terbesar yang dipangkas adalah unit kerja di bawah Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi. Anggaran dipangkas sekitar 86 persen, dari Rp 20 miliar menjadi Rp 2,9 miliar dalam APBN Perubahan 2016. Sekretaris Menteri BUMN Iman Putro menyatakan sejumlah program di bawah deputi tersebut telah digabungkan dengan deputi lain. “Bisa masuk ke deputi bidang infrastruktur,” kata Iman.
PUTRI ADITYOWATI
