Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Jawa Barat meminta pemerintah mengalokasikan anggaran lebih untuk pelatihan keselamatan kerja.
Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja mengatakan alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelatihan tambahan bagi pekerja di sektor industri tertentu yang rentan terhadap kecelakaan kerja.
Dia beralasan, saat ini pelatihan yang diberikan oleh dunia usaha belum cukup karena keterbatasan anggaran yang disediakan.
"BPJS Ketenagakerjaan maupun Dinas Tenaga Kerja bisa mengalokasikan anggaran tersebut. Tapi tidak semua sektor industri dilatih, tapi ada beberapa seperti garmen, tekstil, dan pertambangan," katanya kepada Bisnis, (22 Februari 2016).
Kendati demikian, Apindo akan semaksimal mungkin untuk terus menerapkan standar penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan. Pasalnya, K3 ini berhubungan dengan globalisasi perdagangan.
Di samping itu, pekerja merupakan aset penting bagi dunia usaha dalam menjalankan aktivitas produksi.
"Aset ini perlu dijaga dengan baik. Kalau pekerja kecelakaan pengusaha juga yang rugi karena tidak bisa memproduksi barang," katanya.
Selain itu, pemerintah perlu memaksimalkan ahli-ahli K3 yang belum mampu mengeksplor masalah-masalah penerapan K3 kepada manajemen perusahaan.
“Ini merupakan suatu problematik yang memang perlu dipikirkan dunia usaha dan dinas," ujarnya.
Apabila ahli-ahli K3 itu dimaksimalkan keahliannya maka mampu melakukan pemahaman kepada manajemen perusahaan di perusahaannya masing-masing.
Sementara itu, angka kecelakaan kerja di Kota Cimahi pada 2015 sebanyak 1.917 kasus, mengalami penurunan apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 1.489 kasus. Meski begitu, Pemkot Cimahi menganggap angka kecelakaan tersebut masih tinggi.
Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Cimahi Untung Undiyanto mengatakan perlu ada sosialisasi dan upaya preventif lagi agar meminimalisir kecelakaan kerja bahkan kalau perlu hingga zero accident.
Iklan
