Menurut Miduk, sesuai dengan aturan selama ini, seluruh aset lahan untuk bisnis hanggar harus dikuasai pengelola bandara. "Sesuai dengan master plan dalam Surat Keputusan Menteri, aturan badan usaha yang ingin mengelola usaha aset tanah diserahkan kepada pengelola bandar. Kalau sudah dimiliki sendiri kita tidak tahu bagaimana ceritanya," ujarnya.
Miduk menampik tudingan bahwa kantornya berniat memiliki mayoritas saham di PT Lion Mentari Airlines, operator maskapai Lion Air, berkaitan dengan rencana pembangunan hanggar milik pesawat maskapai tersebut. "Sama sekali kami tak memiliki rencana untuk meminta saham seperti itu. Ini murni bisnis saja," kata Miduk.
Sebelumnya, Lion Air menolak bekerja sama dengan Angkasa Pura I dalam pembangunan hanggar pesawat di Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Sebenarnya Angkasa Pura I menawarkan Lion Air untuk membangun hanggar di tempat lain, yaitu di Bandara Hasanuddin, Makassar. Sebab, di Makassar sudah tersedia fasilitas seperti apron, taxiway, dan runway.
Presiden Direktur Lion Air Rusdi Kirana mengancam akan memindahkan pembangunan hanggar di Manado ke Malaysia. Langkah ini dilakukan karena pihak pengelola bandar udara, Angkasa Pura I, menginginkan kerja sama dengan Lion Air berupa kepemilikan mayoritas. Jika tidak, akses bandar udara menuju hanggar tidak akan diberikan.
Total investasi pembangunan hanggar yang dikucurkan Lion Airlines sudah mencapai US$ 10 juta atau sekitar Rp 90 miliar, termasuk untuk membebaskan lahan enam hektare. Pembangunan telah diresmikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi dua tahun lalu. Namun, karena tidak ada titik temu dengan Angkasa Pura I, pembangunan dihentikan.
Karena belum mencapai titik temu, Miduk menyatakan pihaknya akan bertemu dengan Lion Air pada awal Maret untuk kembali membicarakan bentuk kerja sama tersebut. "Kami menginginkan kerja sama agar pelayanan bandara bisa lebih baik lagi. Sesuai dengan master plan, bandara dibangun dan menyediakan hanggar kepada maskapai," tuturnya.
Sebetulnya sewa-menyewa lahan untuk hanggar sebelumnya juga sudah dilakukan Angkasa Pura II kepada PT Garuda Indonesia Tbk. "Memang ada hitungan bisnisnya. Kami bayar fee, yang salah satunya untuk sewa tanah dan membayar ke pihak konsesi. Itu saja," kata Richard Budihadianto, Direktur Utama Garuda Maintenance Facility, pusat perawatan maskapai Garuda.
Pada awal pembangunan hanggar, Garuda mengucurkan dana hingga US$ 300 juta, termasuk fasilitas mesin dan sewa tanah. Namun ia enggan menanggapi kasus pembangunan hanggar milik Lion Air. "Kasusnya berbeda. Dulu Garuda diminta pindah dari Kemayoran ke Cengkareng karena bandara Kemayoran berhenti beroperasi. Jadi ini program pemerintah memindahkan fasilitas ke sana," ujarnya.
Adapun pihak Lion Air sendiri enggan berkomentar lebih jauh mengenai rencana pembangunan hanggar tersebut. "Kalau masalah hanggar, kami tidak mau memberi tanggapan dulu. Sekarang kami berfokus menyelesaikan masalah tergelincirnya pesawat Lion Air," ujar Edward Sirait, Direktur Umum Lion Air.
ROSALINA
