TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan segera memberlakukan ketentuan penghapusan piutang macet di bank-bank badan usaha milik negara. Tunggakan yang diputihkan maksimal Rp 10 miliar setiap debitor. "Debitor menengah dan besar jangan dulu," kata Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Departemen Keuangan Machfud Sidik hari ini.Saat ini ada sekitar 160 ribu berkas piutang macet yang ditangani pemerintah senilai Rp 16 triliun. Piutang ini, kata Machfud, tergolong sampah karena tak bisa ditagih lagi. "Agunan sudah nol, aset sudah hancur, pemiliknya sudah bangkrut bahkan meninggal," katanya.Para debitor itu kini masuk daftar hitam tak boleh menerima kredit dari bank. Sebagian besar debitor menerima kredit dalam periode 1997-2002 yang usahanya bangkrut karena krisis ekonomi. "Kan kasihan, padahal utangnya tidak banyak," ujar Machfud. Bagja Hidayat - Tempo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport
4 jam lalu
Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport
Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia
Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali
5 hari lalu
Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali
Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.
Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?
7 hari lalu
Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi
12 hari lalu
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi
Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.
Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan
13 hari lalu
Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan
Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.
Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan
14 hari lalu
Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan
Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.
Kredit Macet Pinjol Meningkat di Masa Lebaran
26 hari lalu
Kredit Macet Pinjol Meningkat di Masa Lebaran
Turunnya pendapatan sebagian peminjam pinjol menaikkan risiko kredit macet di masa lebaran.
Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
34 hari lalu
Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa
45 hari lalu
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa
Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu
54 hari lalu
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu
Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.
